Luwu Timur, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperkuat pengendalian inflasi dengan memperketat pengawasan terhadap distribusi energi. BBM dipantau langsung, sementara penggunaan LPG 3 kilogram diarahkan agar benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Kebijakan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur, Andi Juana Fachruddin, saat mewakili Bupati Luwu Timur dalam High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Sulawesi Selatan Zona V di Tana Toraja, Selasa (22/9/2026).
Dalam forum yang juga dirangkaikan dengan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan tersebut, Andi Juana memaparkan perkembangan inflasi Luwu Timur.
Pada Agustus 2026, inflasi Luwu Timur secara year on year (yoy) tercatat sebesar 2,34 persen. Sedangkan secara month to month (mtm), Luwu Timur mengalami deflasi sebesar 0,43 persen.
Andi Juana mengatakan, pengendalian tersebut dilakukan melalui strategi 4K, meliputi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi.
Salah satu titik yang mendapat perhatian serius adalah distribusi BBM.
Menurutnya, Bupati Luwu Timur turun langsung bersama Satgas Pemantauan BBM untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Untuk memastikan akses kebutuhan dasar masyarakat, khususnya energi, tetap terpenuhi, Bapak Bupati Luwu Timur ikut terjun langsung memantau kelancaran distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM,” kata Andi Juana.
Pengawasan juga dilakukan terhadap LPG 3 kilogram.
Pemkab Luwu Timur menginstruksikan ASN dan pegawai PT Vale Indonesia untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi. Langkah ini ditempuh agar LPG 3 kilogram tidak terserap oleh kelompok yang tidak menjadi sasaran subsidi.
“Langkah ini dilakukan agar LPG bersubsidi dapat lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan,” ujarnya.
Pengendalian inflasi tersebut sejalan dengan arahan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman.
Saat membuka kegiatan, Jufri meminta pemerintah daerah tidak menunggu harga melonjak sebelum melakukan intervensi.
Ia menekankan pentingnya early warning atau proteksi dini sehingga potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga dapat diantisipasi lebih awal.
“Kepala daerah harus berani mengambil tindakan agar masyarakat tidak kesusahan. Harus ada early warning atau proteksi dini. Jangan menunggu harga naik dan masyarakat berteriak baru bertindak,” tegas Jufri.
Jufri juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan dana BKK untuk mendukung program pengendalian inflasi sesuai ketentuan.
Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, Firman Hidayat, memaparkan kondisi inflasi di wilayah Zona V yang mencakup Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Palopo.
Evaluasi kinerja TPID masing-masing daerah juga menjadi perhatian untuk memastikan langkah pengendalian inflasi berjalan efektif dan dapat diukur.
Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperkuat pengendalian harga, menjaga pasokan serta memastikan distribusi kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan.
Di Luwu Timur, pengawasan BBM dan penataan penggunaan LPG 3 kilogram menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga stabilitas kebutuhan energi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
(Red)
