Surabaya, Kabartujuhsatu.news, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima kunjungan silaturahmi Anggota Komisi III DPR RI Slamet Ariyadi bersama aktivis perempuan dan sosial Jawa Timur, Siti Rafika Hardhiansari, di Balai Kota Surabaya, Jumat (25/9/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Silaturahmi ini menjadi momentum memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, legislatif pusat dan kelompok masyarakat sipil.
Slamet Ariyadi yang merupakan Anggota DPR RI dari Dapil Madura tiba di Balai Kota Surabaya sekitar pukul 16.30 WIB. Sekitar pukul 17.00 WIB, Siti Rafika Hardhiansari yang akrab disapa Mbak Rafika juga tiba bersama tim.
Sebelum bertemu dengan Wali Kota Surabaya, keduanya bersama rombongan melaksanakan salat berjamaah di lantai dua Gedung Balai Kota Surabaya. Mereka salat bersama sejumlah pegawai Pemerintah Kota Surabaya.
Sekitar pukul 18.00 WIB, Eri Cahyadi tiba di Balai Kota dan langsung menerima Slamet Ariyadi serta Siti Rafika Hardhiansari.
Pertemuan berlangsung sekitar 90 menit. Suasana persahabatan dan komunikasi terbuka terlihat selama berlangsungnya pertemuan.
Silaturahmi tersebut membahas pentingnya membangun komunikasi dan sinergi dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Slamet Ariyadi sebagai legislator di tingkat pusat, Eri Cahyadi sebagai kepala daerah, serta Rafika sebagai aktivis perempuan dan sosial memiliki ruang dan peran masing-masing dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Komunikasi lintas unsur tersebut juga dinilai penting untuk memastikan aspirasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat menjadi perhatian dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan.
Silaturahmi ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan tersebut. Komunikasi antara legislatif, eksekutif dan masyarakat sipil diharapkan terus terbangun untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat di Jawa Timur.
Dengan komunikasi yang berkelanjutan, sinergi antara DPR RI, pemerintah daerah dan aktivis masyarakat diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pengawalan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
(Redho)
