Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Kabupaten Soppeng masuk dalam konsolidasi awal pemerintah pusat untuk pengembangan program bioetanol nasional. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menjadi salah satu dari 42 bupati yang mendapat undangan khusus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Program Khusus Bioetanol di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Jalan Pengadegan Selatan K10, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, tersebut membahas langkah percepatan pengembangan bioetanol berbahan baku pertanian, terutama tebu, jagung dan ubi atau singkong.
Kehadiran para kepala daerah bukan sekadar agenda koordinasi. Pemerintah pusat tengah memetakan potensi daerah sekaligus melakukan konsolidasi lahan yang dapat menopang ketersediaan bahan baku bioetanol dalam skala besar.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pemerintah menyiapkan sekitar 1 hingga 2 juta hektare lahan untuk mendukung produksi etanol nasional.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya kita gerakan masif seluruh Indonesia,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Untuk komoditas tebu saja, pemerintah memperkirakan kebutuhan lahan mencapai sekitar 1 juta hektare. Tahap awal penanaman akan menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah menentukan langkah perluasan pada Januari mendatang.
Tak hanya lahan, pemerintah juga menyiapkan dukungan alat dan mesin pertanian untuk mendorong peningkatan produksi komoditas yang akan menjadi bahan baku etanol.
Namun, ekspansi tersebut tidak dilakukan tanpa batas. Pemerintah menyatakan penyiapan lahan akan memprioritaskan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan agroforestri.
Lahan yang telah dilepaskan juga akan melalui proses seleksi. Opsi pelepasan kawasan hutan baru akan dipertimbangkan setelah berbagai alternatif lahan lainnya diperiksa.
Amran menegaskan program tersebut masih berada pada tahap awal. Konsolidasi dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk memastikan setiap lahan yang digunakan memiliki legalitas yang jelas.
Program bioetanol ini diarahkan untuk mendukung agenda kemandirian energi nasional, termasuk target pengembangan E20, yakni bahan bakar dengan campuran etanol sebesar 20 persen.
Di sisi lain, pemerintah tetap menempatkan ketahanan pangan sebagai perhatian utama. Pengembangan bahan baku bioetanol di daerah diharapkan tidak mengorbankan lahan produktif yang selama ini menopang produksi pangan, khususnya padi dan jagung.
Karena itu, keterlibatan 42 kepala daerah dalam rapat tersebut menjadi bagian penting dari tahapan awal program. Pemerintah pusat membutuhkan dukungan daerah untuk memetakan lahan, komoditas, sekaligus potensi produksi yang dapat dikembangkan.
Bagi Soppeng, kehadiran Bupati Suwardi Haseng dalam forum tersebut menempatkan daerah ini dalam radar konsolidasi program energi berbasis pertanian yang tengah disiapkan pemerintah pusat.
Langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada pemetaan potensi daerah, kesiapan lahan, kepastian legalitas serta kemampuan produksi bahan baku. Dengan demikian, program bioetanol tidak berhenti pada agenda nasional di Jakarta, tetapi dapat diterjemahkan menjadi peluang pengembangan sektor pertanian di daerah.
(Red)
