Madina, Kabartujuhsatu.news, Aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di Desa Banjar Maga, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menjadi sorotan publik setelah ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial.
Viralnya aktivitas pertambangan di kawasan perbatasan Sumatera Barat–Sumatera Utara tersebut memicu desakan agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal dan pengendali kegiatan di lokasi.
Sekretaris Jenderal SATMA AMPI Madina, Muliya Harisandi, menegaskan bahwa penanganan persoalan tersebut tidak boleh hanya berfokus pada aktivitas yang terlihat di lapangan. Menurutnya, aparat juga harus mengungkap siapa saja yang diduga berada di balik operasional pertambangan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun SATMA AMPI Madina, muncul dugaan keterkaitan seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari Partai Demokrat berinisial MU dengan permodalan atau aktivitas pertambangan tersebut.
Selain itu, nama Hendri turut disebut-sebut diduga berperan sebagai pihak yang menguasai atau menyediakan lokasi pertambangan. Sementara Zulkisman Lubis diduga berperan sebagai koordinator lapangan yang mengatur operasional empat unit alat berat.
Muliya menegaskan, seluruh informasi tersebut perlu diuji melalui proses penyelidikan yang objektif dan profesional. Ia juga meminta agar pihak-pihak yang disebutkan diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi sehingga persoalan ini dapat menjadi terang berdasarkan fakta dan bukti.
SATMA AMPI Minta Partai Demokrat Tidak Tutup Mata
Tidak hanya mendesak kepolisian, SATMA AMPI Madina juga meminta DPC Partai Demokrat Kabupaten Mandailing Natal mengambil sikap terhadap dugaan keterlibatan kadernya yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD.
Partai Demokrat didorong melakukan penelusuran internal guna memastikan kebenaran informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui pemeriksaan dan bukti yang sah, SATMA AMPI meminta partai mengambil tindakan tegas sesuai mekanisme dan ketentuan organisasi, termasuk sanksi pemberhentian atau pemecatan.
"Jangan sampai jabatan sebagai wakil rakyat justru menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat karena adanya dugaan keterlibatan dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Partai harus menunjukkan sikap tegas dan tidak boleh melindungi siapa pun," tegas Muliya.
Penindakan Satu Alat Berat Dipertanyakan
SATMA AMPI Madina juga menyoroti informasi mengenai penindakan aparat kepolisian yang disebut-sebut baru menyasar satu unit alat berat atau satu pihak dari Madina.
Sementara itu, keberadaan tiga unit alat berat lainnya serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut masih menjadi tanda tanya.
Muliya meminta kepolisian memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk apakah seluruh pihak yang diduga terlibat telah dimintai keterangan.
Menurutnya, transparansi diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus mencegah munculnya persepsi adanya penegakan hukum yang tidak menyentuh seluruh pihak.
"Publik perlu mengetahui sejauh mana proses penanganan perkara ini. Jangan sampai muncul anggapan bahwa penindakan hanya menyasar pihak tertentu, sementara pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar justru tidak tersentuh," ujarnya.
Enam Tuntutan SATMA AMPI Madina
Sebagai bentuk desakan terhadap penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, SATMA AMPI Madina menyampaikan enam tuntutan kepada aparat dan pihak terkait.
Mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Desa Banjar Maga, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal.
Memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari pemodal, pihak yang menguasai lokasi, koordinator lapangan hingga pihak yang mengoperasikan empat unit alat berat.
Menelusuri dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Madina berinisial MU dari Partai Demokrat.
Mendesak DPC Partai Demokrat Madina melakukan pemeriksaan internal dan menjatuhkan sanksi tegas apabila dugaan keterlibatan kadernya terbukti.
Meminta kepolisian memberikan penjelasan resmi dan transparan terkait penindakan yang disebut baru menyasar satu unit alat berat atau satu pihak.
Memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan objektif, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Minta Penegakan Hukum Menyentuh Seluruh Mata Rantai
Muliya Harisandi menegaskan, viralnya dugaan aktivitas pertambangan tersebut tidak boleh berhenti sebatas menjadi perbincangan di media sosial. Ia meminta aparat menjadikan sorotan publik sebagai momentum untuk mengungkap persoalan secara menyeluruh.
"Jangan hanya menindak pihak yang terlihat di lapangan, tetapi telusuri siapa yang diduga menjadi pemodal, siapa yang menguasai lokasi, siapa yang mengatur operasional, dan siapa saja yang memperoleh keuntungan. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh mata rantai aktivitas pertambangan tersebut. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas," tegasnya.
SATMA AMPI Madina menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut serta mendorong aparat penegak hukum mengungkap seluruh dugaan yang berkembang melalui proses hukum yang transparan, adil, dan profesional.
(Magrifatulloh)
