Kendari, Kabartujuhsatu.news, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara mengungkap dugaan kasus pemalsuan dokumen pertanahan di kawasan eks transmigrasi Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Dalam pengungkapan tersebut, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang mantan Lurah Landono yang pernah menjabat sebagai camat.
Pengungkapan kasus ini disampaikan Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Sultra, Kompol Muh. Chairman Sumarlianto Akbar, S.I.K., dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Perkara tersebut ditangani berdasarkan empat laporan polisi yang masuk sejak Maret hingga Agustus 2026. Penyidik menemukan dugaan penerbitan sekitar 29 Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh pihak kelurahan serta sekitar 18 Sertifikat Hak Milik (SHM) dari BPN Konawe Selatan di atas lahan seluas kurang lebih 23 hektare.
Padahal, lahan tersebut disebut telah memiliki sertifikat hak milik sejak 1982 dan merupakan tanah milik warga eks transmigrasi.
"Hasil penyidikan menemukan penerbitan dokumen berupa SKT di atas bidang tanah yang sudah bersertifikat, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan dan merugikan warga transmigrasi sebagai pemegang hak yang sah," ungkap Kompol Chairman.
Pada pengungkapan klaster pertama, polisi menetapkan empat tersangka masing-masing berinisial S, B alias LB, JH alias A, dan NB. Dua tersangka telah menjalani penahanan, sedangkan dua lainnya tidak ditahan karena pertimbangan kondisi kesehatan.
Salah seorang tersangka berinisial S diketahui merupakan mantan Lurah Landono yang kemudian pernah menjabat sebagai camat.
Menurut penyidik, dugaan modus operandi dalam perkara ini bermula dari pengklaiman bidang tanah milik warga eks transmigrasi yang telah memiliki SHM sejak 1982. Tanah tersebut kemudian diajukan untuk mendapatkan SKT dari pejabat kelurahan.
Dokumen yang diterbitkan selanjutnya diduga digunakan untuk memperkuat klaim kepemilikan, mengalihkan atau menjual tanah, hingga meminta pembayaran ganti rugi kepada pemilik yang sah.
Dalam rangkaian perkara tersebut, penyidik mendalami peran sejumlah pihak, mulai dari penerbit dokumen, pihak yang mengklaim tanah, pengguna dokumen untuk transaksi maupun permintaan ganti rugi, hingga pihak yang turut membubuhkan tanda tangan sebagai saksi batas.
Akibatnya, muncul tumpang tindih dokumen kepemilikan antara sertifikat tahun 1982 dengan dokumen yang diterbitkan pada periode berikutnya.
Polda Sultra memastikan pengungkapan perkara ini belum berakhir. Ditreskrimum kini mempersiapkan pengembangan penyidikan melalui klaster kedua untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Pendalaman tersebut mencakup proses penerbitan SKT, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, serta dokumen yang diduga menjadi dasar penerbitan sertifikat hak milik baru pada 2022.
Kompol Chairman menegaskan, penyidik akan menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dan memperoleh keuntungan dari penerbitan dokumen pertanahan tersebut.
Penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah warga eks transmigrasi sekaligus mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses administrasi pertanahan di wilayah Landono.
Polda Sulawesi Tenggara menyatakan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab, dengan mengedepankan proses penegakan hukum secara profesional dan transparan.
(Red)
