Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi regulasi terbaru bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup Pemkab Soppeng Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng itu berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gabungan Dinas, Rabu (18/11/2026), dan dibuka secara resmi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. A. Haeruddin, M.Si.
Sosialisasi tersebut diikuti seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala bagian, camat, lurah, hingga kepala puskesmas se-Kabupaten Soppeng.
Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan proses pengadaan barang/jasa sesuai perkembangan regulasi terbaru.
Pasalnya, pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas belanja daerah, keberhasilan program pembangunan, hingga efektivitas pelayanan publik. Karena itu, setiap tahapan pengadaan dituntut berjalan sesuai aturan dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP, M.Si, CPSp, menegaskan bahwa sosialisasi tersebut bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan upaya menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah dalam menerapkan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Menurutnya, PA dan KPA perlu memiliki pemahaman yang utuh terhadap regulasi agar setiap keputusan dan tindakan dalam proses pengadaan memiliki dasar hukum yang jelas.
“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan seragam kepada seluruh perangkat daerah dalam menerapkan aturan-aturan terbaru mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terkhusus Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya,” ungkap Muhammad Ihsan.
Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah regulasi menjadi fokus pembahasan, di antaranya Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Kedua regulasi tersebut menjadi perhatian penting, terutama terkait mekanisme pemanfaatan Katalog Elektronik serta prosedur persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia.
Muhammad Ihsan menambahkan, PA dan KPA memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan seluruh proses pengadaan di masing-masing perangkat daerah berjalan sesuai ketentuan. Dengan demikian, penguasaan regulasi menjadi bagian penting dari tanggung jawab jabatan, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Soppeng berharap seluruh perangkat daerah memiliki kesamaan persepsi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang profesional, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan kapasitas aparatur tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap optimalisasi penggunaan anggaran daerah, peningkatan kualitas belanja pemerintah, serta percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pemahaman regulasi yang semakin baik, Pemkab Soppeng menargetkan pengadaan barang/jasa tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan belanja daerah yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Red)

