Makassar, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kota Makassar terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang digelar di Hotel Primer Kondotel Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang merupakan bagian dari program Mulia tersebut menghadirkan Sekretaris Kominfo, Dr. Daniaty, STTP, MH, serta tim hukum Pemerintah Kota Makassar yang merupakan tim ahli Kominfo sebagai narasumber.
Sosialisasi ini diikuti aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), pengurus RT/RW, pendamping korban, penyuluh keluarga, serta unsur masyarakat umum.
Kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi untuk membangun pemahaman bersama bahwa data pribadi bukan sekadar informasi administratif, melainkan bagian dari identitas dan hak privasi setiap warga negara yang wajib dilindungi.
Dalam pemaparan materi, peserta diingatkan mengenai berbagai praktik yang berpotensi menyebabkan kebocoran data pribadi, seperti penyebaran foto KTP dan kartu keluarga (KK) melalui grup WhatsApp, pengunggahan ijazah secara utuh ke media sosial, hingga penyimpanan dokumen kependudukan tanpa sistem pengamanan yang memadai.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena kebocoran data dapat membuka peluang terjadinya penipuan, penyalahgunaan identitas, teror pinjaman online, hingga membahayakan keselamatan korban kekerasan yang identitas dan alamat tempat perlindungannya tersebar.
Salah satu penekanan dalam sosialisasi tersebut adalah pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam memperlakukan data pribadi. Kebiasaan membagikan dokumen tanpa mempertimbangkan risiko harus mulai ditinggalkan.
Peserta juga diberikan pemahaman mengenai perbedaan data pribadi umum dan data pribadi spesifik sebagaimana diatur dalam UU PDP. Data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, serta data keuangan termasuk kategori yang membutuhkan perlindungan lebih ketat.
Selain masyarakat, OPD, sekolah, rumah sakit, perusahaan, lembaga keuangan, serta penyedia layanan teknologi informasi juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan data yang dikelola tidak disalahgunakan.
Dalam kegiatan tersebut turut dibahas hak masyarakat sebagai subjek data, mulai dari hak mengetahui tujuan penggunaan data, memperoleh akses dan salinan data, menarik persetujuan, hingga meminta penghapusan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peserta juga diingatkan agar tidak sembarangan memberikan dokumen pribadi kepada pihak lain tanpa mengetahui tujuan, dasar hukum, pihak yang mengelola, serta jangka waktu penyimpanannya.
Dari sisi penegakan hukum, UU PDP juga mengatur ancaman pidana dan denda bagi pihak yang secara melawan hukum memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi.
Sementara itu, bagi lembaga yang mengelola data, diperlukan sistem pengamanan, pembatasan akses, klasifikasi data, serta prosedur penanganan apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi.
Khusus lembaga yang menangani perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan, kerahasiaan identitas menjadi perhatian utama. Data korban tidak boleh disebarluaskan sembarangan karena dapat menimbulkan risiko baru bagi keselamatan dan kondisi psikologis mereka.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Makassar berharap kesadaran pelindungan data pribadi tidak berhenti pada pemahaman regulasi, tetapi menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari.
Pesan utama yang mengemuka dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya membangun kebiasaan bertanya sebelum membagikan data, membatasi informasi yang diberikan, serta memastikan setiap penggunaan data memiliki dasar yang jelas.
Pelindungan data pribadi bukan semata-mata persoalan teknologi, melainkan bagian dari upaya menjaga hak, kehormatan, keamanan, dan martabat manusia di tengah peradaban digital.
(Red)
