Pendahuluan: Data Pribadi dan Ancaman Peradaban Digital
Kemajuan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, transaksi ekonomi, hingga komunikasi sosial kini semakin bergantung pada teknologi digital.
Di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata, yakni ancaman terhadap keamanan dan pelindungan data pribadi.
Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), alamat rumah, nomor telepon, foto wajah, informasi kesehatan, hingga data keuangan merupakan bagian dari identitas seseorang yang harus dilindungi.
Ironisnya, di tengah masyarakat masih ditemukan praktik penyebaran data pribadi secara sembarangan. Dokumen kependudukan dikirim melalui grup WhatsApp, identitas warga dibagikan tanpa pembatasan, dokumen pendidikan diunggah ke media sosial tanpa penyamaran, bahkan informasi korban kekerasan terkadang tidak dijaga kerahasiaannya.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan data pribadi masih membutuhkan perhatian serius.
Data pribadi bukan barang dagangan. Data pribadi bukan pula informasi yang dapat dikuasai, diperjualbelikan, atau disebarluaskan sesuka hati oleh pihak yang kebetulan memiliki akses.
Di sinilah pentingnya kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai instrumen hukum untuk menjamin hak masyarakat atas keamanan dan kerahasiaan informasi pribadinya.
1. Pelindungan Data Pribadi Merupakan Hak Konstitusional
Secara konstitusional, pelindungan terhadap kehidupan pribadi telah memperoleh jaminan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.
Jaminan konstitusional ini menjadi dasar penting bahwa privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi.
Dalam konteks perkembangan teknologi digital, hak atas privasi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik seseorang, tetapi juga mencakup informasi yang menggambarkan identitas, kehidupan, dan aktivitas pribadinya.
Ketika seseorang menyerahkan KTP kepada sebuah lembaga, bukan berarti lembaga tersebut memperoleh kebebasan tanpa batas untuk menggunakan atau menyebarkan informasi yang terkandung di dalamnya.
Penguasaan data harus selalu disertai tanggung jawab hukum.
Dengan demikian, pelindungan data pribadi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia.
2. UU PDP sebagai Instrumen Perlindungan Hukum
Kehadiran UU Nomor 27 Tahun 2022 merupakan langkah penting dalam membangun sistem pelindungan data pribadi di Indonesia.
Undang-undang ini mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, dasar pemrosesan data, serta larangan dan sanksi terhadap perbuatan tertentu yang melanggar hukum.
Pasal 4 UU PDP membagi data pribadi ke dalam dua kategori, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum.
Data pribadi spesifik meliputi data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan kategori lain sebagaimana ditentukan undang-undang.
Sementara data pribadi umum mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, serta data lain yang termasuk dalam kategori tersebut.
Pembedaan ini penting karena setiap jenis data memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda.
Data kesehatan, identitas anak, informasi keuangan, serta data biometrik memerlukan perlindungan yang lebih ketat karena penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan seseorang.
Oleh karena itu, setiap pihak yang melakukan pemrosesan data wajib memahami batas kewenangan dan tanggung jawab hukumnya.
3. Negara dan Pemerintah Tidak Boleh Lalai Melindungi Data Masyarakat
Pemerintah merupakan salah satu institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan data pribadi.
Hampir seluruh sektor pelayanan publik membutuhkan informasi masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, perpajakan, bantuan sosial, hingga pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
Kondisi ini menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa setiap proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pemindahan data dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.
Pasal 20 UU PDP mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar pemrosesan yang sah.
Sementara Pasal 35 mewajibkan pengendali data pribadi melindungi dan memastikan keamanan data yang diprosesnya melalui langkah teknis operasional yang sesuai.
Lebih lanjut, Pasal 46 mengatur kewajiban pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga yang berwenang apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa keamanan data bukan sekadar persoalan teknis teknologi informasi, tetapi merupakan kewajiban hukum.
Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Makassar, perlu memastikan setiap organisasi perangkat daerah memiliki tata kelola data yang aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Digitalisasi pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak privasi masyarakat.
Jangan sampai masyarakat diminta menyerahkan berbagai dokumen untuk memperoleh pelayanan, tetapi tidak mendapatkan kepastian mengenai bagaimana informasi tersebut digunakan dan dilindungi.
4. Kebocoran Data dan Ancaman terhadap Kehidupan Masyarakat
Penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan informasi.
Data identitas yang jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dimanfaatkan untuk penipuan, penyamaran identitas, pembukaan akun secara ilegal, hingga berbagai bentuk kejahatan digital.
Dalam praktik pinjaman online, misalnya, penyalahgunaan informasi kontak dapat menyebabkan keluarga, teman, dan rekan kerja seseorang ikut menjadi sasaran intimidasi.
Demikian pula penyebaran alamat rumah, identitas, dan informasi pribadi korban kekerasan dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan korban.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa keamanan data memiliki hubungan langsung dengan keamanan kehidupan seseorang.
Karena itu, setiap kasus kebocoran data harus ditangani secara serius melalui pemeriksaan, penelusuran penyebab, pemulihan hak korban, dan penegakan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Masyarakat juga perlu mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai hak-haknya apabila data pribadi mereka disalahgunakan.
5. Perlindungan Data Perempuan dan Anak Harus Menjadi Prioritas
Salah satu persoalan yang memerlukan perhatian khusus adalah pelindungan data perempuan dan anak korban kekerasan.
Dalam pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Shelter Warga, maupun Rumah Aman, petugas sering berhadapan dengan informasi yang sangat sensitif.
Informasi tersebut dapat berupa identitas korban, alamat tempat tinggal, riwayat kekerasan, kondisi keluarga, informasi kesehatan, hingga lokasi perlindungan.
Apabila informasi tersebut tersebar tanpa kendali, dampaknya dapat membahayakan keselamatan korban dan keluarganya.
Oleh sebab itu, lembaga pelayanan perlindungan perempuan dan anak wajib membangun sistem pengelolaan informasi yang mengutamakan kerahasiaan.
Identitas korban tidak boleh dipublikasikan sembarangan. Dokumen konseling harus disimpan secara aman. Foto korban harus dilindungi dari penyebaran yang tidak sah.
Data anak dan data kesehatan secara tegas termasuk kategori data pribadi spesifik dalam UU PDP.
Selain itu, pemrosesan data pribadi anak memiliki ketentuan khusus, termasuk persyaratan persetujuan orang tua atau wali sesuai Pasal 25 UU PDP.
Dalam perspektif perlindungan hukum, menjaga kerahasiaan korban bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya mencegah terjadinya kekerasan berulang.
Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi sumber terbukanya informasi yang membahayakan korban.
6. RT/RW, Sekolah, dan Lembaga Sosial Harus Memiliki Kesadaran Hukum
Pelindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau perusahaan teknologi.
Praktik pengumpulan dan penggunaan data juga berlangsung di lingkungan masyarakat.
RT dan RW, misalnya, sering melakukan pendataan warga untuk kepentingan administrasi dan pelayanan sosial.
Sekolah mengelola data peserta didik. Rumah sakit mengelola informasi kesehatan. Organisasi sosial mengelola informasi penerima bantuan dan masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Semua pihak tersebut harus memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi.
Pengiriman foto KTP, KK, dan NIK melalui grup WhatsApp tanpa pembatasan akses merupakan praktik yang perlu dihindari.
Demikian pula pengunggahan dokumen pendidikan atau identitas seseorang ke media sosial harus memperhatikan dasar hukum, tujuan penggunaan, dan risiko pengungkapan data pribadi.
Masyarakat juga harus memiliki keberanian untuk bertanya sebelum menyerahkan dokumen identitas.
Untuk apa data tersebut diminta? Siapa yang mengelolanya? Berapa lama disimpan? Bagaimana keamanan dan kerahasiaannya dijamin?
Pertanyaan sederhana tersebut merupakan bagian dari kesadaran hukum yang perlu dibangun bersama.
7. Penegakan Hukum Harus Memberikan Efek Jera
Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan UU PDP adalah memastikan bahwa ketentuan hukum tidak berhenti sebagai norma tertulis.
Undang-undang harus diterapkan secara konsisten terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pasal 65 UU PDP mengatur larangan memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum.
Sementara itu, Pasal 67 mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan tersebut.
Untuk pengungkapan data pribadi secara melawan hukum, Pasal 67 ayat (2) mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar.
Adapun penggunaan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah menyediakan instrumen pemidanaan terhadap penyalahgunaan data pribadi.
Namun, penegakan hukum harus tetap dilakukan berdasarkan unsur tindak pidana, alat bukti, dan prosedur hukum yang berlaku.
Tidak setiap kesalahan administrasi otomatis merupakan tindak pidana. Akan tetapi, setiap dugaan penyalahgunaan data yang memenuhi unsur pelanggaran harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.
Penegakan hukum yang konsisten diperlukan agar tidak muncul anggapan bahwa data masyarakat dapat diperlakukan semena-mena tanpa konsekuensi.
8. Budaya Hukum Masyarakat Harus Berubah
Secanggih apa pun teknologi keamanan yang dibangun, sistem pelindungan data tetap memiliki kelemahan apabila manusia yang mengelolanya tidak memiliki kesadaran hukum.
Persoalan yang sering muncul justru berawal dari kebiasaan sederhana.
Budaya asal membagikan dokumen, budaya tidak berani menolak permintaan data, serta kebiasaan memberikan akses aplikasi tanpa membaca ketentuan penggunaan merupakan beberapa contoh yang harus diperbaiki.
Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dan konsistensi lembaga dalam melaksanakannya.
Karena itu, sosialisasi UU PDP harus dilakukan secara berkelanjutan.
ASN, aparat kelurahan, RT/RW, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pengelola lembaga sosial, serta masyarakat umum perlu memperoleh pemahaman yang memadai.
Perubahan harus dimulai dari kebiasaan sederhana: tidak sembarangan membagikan data, membatasi akses informasi, meminta penjelasan sebelum menyerahkan dokumen, dan menghormati privasi orang lain.
9. Langkah Konkret Membangun Sistem Pelindungan Data
Untuk mewujudkan pelaksanaan UU PDP secara efektif, diperlukan langkah-langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap seluruh jenis data pribadi yang dikelola oleh masing-masing OPD.
Kedua, setiap lembaga harus memiliki standar operasional prosedur dalam pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengiriman, dan pemusnahan data.
Ketiga, akses terhadap data harus dibatasi hanya kepada petugas yang memiliki kewenangan dan kebutuhan pekerjaan.
Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai pelindungan data pribadi.
Kelima, sistem keamanan elektronik perlu dievaluasi secara berkala untuk mencegah akses tanpa kewenangan dan kebocoran informasi.
Keenam, lembaga pelayanan masyarakat harus memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan data anak, perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Ketujuh, masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan data pribadi.
Langkah-langkah tersebut harus menjadi bagian dari kebijakan kelembagaan, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Penutup: Menjaga Data Berarti Menjaga Martabat Manusia
Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam perjalanan hukum Indonesia menghadapi tantangan peradaban digital.
Namun, keberadaan undang-undang saja tidak cukup. Dibutuhkan komitmen negara, kesungguhan pemerintah, tanggung jawab lembaga, profesionalitas aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat.
Data pribadi tidak boleh menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan atau disebarluaskan tanpa dasar hukum.
Setiap orang berhak mengetahui bagaimana informasi tentang dirinya dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dilindungi.
Bagi LBH Cita Keadilan dan PUSPAGA Kota Makassar, pelindungan data pribadi merupakan bagian penting dari upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama perempuan dan anak serta kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum dan sosial.
Sebab, ketika data pribadi seseorang disalahgunakan, yang terancam bukan hanya identitasnya, tetapi juga kehormatan, keamanan, dan masa depan kehidupannya.
Sudah saatnya pelindungan data pribadi ditempatkan sebagai bagian utama dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
Jangan biarkan data pribadi menjadi komoditas. Sebab, di balik setiap data terdapat manusia, hak, kehormatan, dan martabat yang wajib dilindungi.
Makassar yang maju bukan hanya kota yang cerdas secara digital, tetapi juga kota yang mampu menjamin keamanan dan menghormati privasi setiap warganya.
(Tim/AR)

