Kemnaker-ESDM Selaraskan Pengawasan K3 Sektor Energi, Perusahaan Berisiko Tinggi Terancam Sanksi Berat

Kemnaker-ESDM Selaraskan Pengawasan K3 Sektor Energi, Perusahaan Berisiko Tinggi Terancam Sanksi Berat


Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat koordinasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi. Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan regulasi dan pengawasan menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Sektor energi, khususnya pertambangan, minyak dan gas bumi, menjadi perhatian serius pemerintah karena memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

Pembahasan tersebut berlangsung saat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menerima audiensi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Afriansyah menegaskan, sinergi kedua kementerian diperlukan agar penyusunan aturan turunan dan pelaksanaan pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras, tanpa tumpang tindih kewenangan.

"Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja," ujarnya.

Menurut Afriansyah, undang-undang tersebut mengamanatkan penyusunan Kebijakan K3 Nasional yang dikoordinasikan Menteri Ketenagakerjaan dan ditetapkan Presiden. Regulasi itu juga mengatur ruang lingkup pengawasan di tempat kerja.

Karena itu, penyelarasan aturan turunan dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sekaligus memastikan hak dan keselamatan pekerja tetap terlindungi.

Dalam ketentuan baru tersebut, perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 100 pekerja atau memiliki tingkat risiko tinggi diwajibkan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Perusahaan berisiko tinggi juga diwajibkan membentuk Komite K3 yang melibatkan unsur pengusaha dan pekerja.

Pemerintah bahkan menyiapkan konsekuensi tegas bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut. Sanksi administratif dapat dijatuhkan hingga pencabutan perizinan berusaha bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK3.

Bahkan, pelanggaran kewajiban K3 yang mengakibatkan pekerja mengalami disabilitas total tetap atau meninggal dunia dapat berujung pada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan pembuktian unsur tindak pidana.

Dari aspek pengawasan, Kemnaker dan Kementerian ESDM juga akan menyelaraskan peran pengawas ketenagakerjaan dengan inspektur sektoral ESDM. Salah satu fokusnya adalah membangun sistem pertukaran data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara terintegrasi.

Afriansyah menilai, ketersediaan data yang akurat akan membantu pemerintah memetakan potensi bahaya dan menentukan langkah pencegahan secara lebih tepat sasaran.

"Dengan pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi, negara bisa memetakan risiko dengan lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sasaran," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong integrasi penerapan SMK3 dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang selama ini telah berjalan.

Namun, integrasi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi standar keselamatan maupun menghapus kewajiban teknis sektor pertambangan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018.

Sebagai langkah konkret, Afriansyah mengusulkan pembentukan tim bersama Kemnaker dan Kementerian ESDM. Tim tersebut nantinya bertugas mengawal penyusunan peraturan pelaksanaan, memantau penyesuaian ketentuan alih daya, serta melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Sosialisasi akan menyasar berbagai pemangku kepentingan sektor energi, termasuk SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi pertambangan, hingga BUMN energi.

Melalui penyelarasan tersebut, pemerintah berharap pengawasan K3 di sektor energi semakin efektif, tidak tumpang tindih, serta mampu menekan angka kecelakaan kerja.

Pemerintah juga menegaskan bahwa efisiensi sistem pengawasan tidak boleh mengorbankan keselamatan pekerja, terutama di sektor usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Sumber: Biro Humas Kemnaker

Lebih baru Lebih lama
Premium By Raushan Design With Shroff Templates