Kemnaker Perkuat Pengawasan K3 Sektor Perikanan, Dorong Inspeksi Bersama Negara ASEAN

Kemnaker Perkuat Pengawasan K3 Sektor Perikanan, Dorong Inspeksi Bersama Negara ASEAN


Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja sektor perikanan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun sinergi pengawasan lintas negara melalui penyelarasan regulasi dan pelaksanaan inspeksi bersama (joint inspection) antaranggota ASEAN.

Upaya tersebut diarahkan untuk menekan risiko kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat kerja, serta memastikan pekerja sektor perikanan mendapatkan hak atas lingkungan kerja yang aman dan layak.

Komitmen itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, saat membuka Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam sambutannya, Ismail menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan prinsip sekaligus hak mendasar pekerja yang telah ditetapkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2022.

Menurutnya, prinsip tersebut harus menjadi landasan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor perikanan yang memiliki risiko kecelakaan kerja cukup tinggi.

"Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus menciptakan pekerjaan yang layak dan operasi penangkapan ikan komersial yang berkelanjutan," jelasnya.

Di tingkat regional, penguatan perlindungan pekerja juga menjadi perhatian negara-negara ASEAN. Sejumlah pedoman telah dirumuskan, termasuk melalui implementasi Rencana Kerja ASEAN OSHNET 2022–2030, pedoman K3 sektor informal, serta penguatan koordinasi antarlembaga.

Ismail mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh ketentuan K3 diterapkan secara efektif. Pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga melalui mekanisme pemeriksaan terpadu.

Karena itu, inspeksi bersama lintas instansi dan peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan di sektor perikanan.

Ia juga menekankan bahwa perlindungan terhadap pekerja perikanan sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang menempatkan hak-hak pekerja sebagai bagian dari prinsip perlindungan HAM.

Pada kesempatan tersebut, Kemnaker menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO atas dukungan serta kolaborasi dalam mendorong peningkatan standar ketenagakerjaan dan keselamatan kerja di kawasan Asia Tenggara.

Melalui penguatan kerja sama regional tersebut, Kemnaker berharap pengawasan K3 sektor perikanan semakin terintegrasi sehingga perlindungan terhadap pekerja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Sumber: Biro Humas Kemnaker

Lebih baru Lebih lama
Premium By Raushan Design With Shroff Templates