Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur mengingatkan agar proses pemilihan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu, termasuk praktik titipan maupun intervensi dari pihak luar.
Peringatan tersebut disampaikan Moh Hosen dari KAKI Jatim menyusul informasi mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka disebut mengundurkan diri pada 12 November 2026.
Hosen secara khusus mengingatkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden dilakukan secara objektif, transparan, dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
Menurutnya, pemilihan Wakil Presiden yang didasarkan pada titipan atau intervensi kelompok tertentu berpotensi menimbulkan persoalan dalam pemerintahan.
"Seorang Wakil Presiden yang berasal dari titipan kelompok tertentu cenderung memiliki loyalitas ganda, yakni kepada Presiden dan pihak yang menitipkannya. Kondisi ini berpotensi memicu gesekan internal serta menghambat pengambilan keputusan strategis pemerintahan," ujar Hosen, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah konstitusional yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Wakil Presiden harus mampu menjadi pendamping Presiden, membantu koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta turut menjaga stabilitas politik dan keseimbangan penyelenggaraan negara.
Selain itu, sosok yang menduduki jabatan tersebut harus memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen kuat terhadap kepentingan nasional.
Hosen berharap Indonesia mendapatkan Wakil Presiden yang benar-benar berkualitas dan tidak terikat kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu.
"Rakyat membutuhkan Wakil Presiden yang berintegritas, mampu membaca tantangan masa depan, serta mendukung kebijakan strategis pemerintah secara konstitusional. Kekuasaan merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan secara transparan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang," tegasnya.
Soroti Mekanisme Konstitusional
Lebih lanjut, Hosen menyoroti mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Proses pemilihan tersebut harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden resmi kosong mulai Kamis (12/11/2026), setelah pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Prabowo Subianto selanjutnya disebut memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
MPR juga dikabarkan telah menyepakati percepatan proses pengisian jabatan tersebut melalui rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi-fraksi dan kelompok DPD.
Sidang paripurna untuk pemilihan, pengesahan, serta pelantikan Wakil Presiden terpilih dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.
Menutup pernyataannya, Hosen kembali menekankan bahwa proses pemilihan Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang bersih, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan rakyat.
"Jangan sampai jabatan strategis negara menjadi ruang kompromi kepentingan kelompok. Wakil Presiden harus berdiri untuk bangsa dan negara, bukan menjadi representasi kepentingan pihak yang menitipkan atau mengintervensinya," pungkas Hosen.
Dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 sendiri menyebut batas waktu MPR memilih pengganti paling lambat 60 hari.
(Redho)
