Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Keterlambatan pembentukan Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2027–2032 serta belum bergeraknya pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu di parlemen menuai sorotan.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Soppeng sekaligus mantan Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Amrayadi, SH., MH., menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian tata kelola pemilu yang dampaknya justru paling besar dirasakan oleh penyelenggara di daerah.
Dalam tulisan opininya, Selasa (17/11/2026), Amrayadi mengungkapkan bahwa berdasarkan ketentuan dan jadwal suksesi kelembagaan, pembentukan Timsel seharusnya telah dipersiapkan sejak Oktober 2026, mengingat masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022–2027 akan berakhir pada April 2027.
Namun, hingga melewati waktu yang diperkirakan tersebut, proses pembentukan Timsel belum menunjukkan kepastian. Situasi ini semakin diperumit dengan belum jelasnya pembahasan revisi UU Pemilu di tingkat legislatif.
Menurut Amrayadi, persoalan tersebut bukan sekadar perdebatan akademis atau dinamika politik di tingkat pusat. Lebih dari itu, keterlambatan regulasi dapat menjadi ancaman nyata terhadap kesiapan teknis penyelenggaraan pemilu di daerah.
Berbekal pengalaman hampir dua dekade di lingkungan KPU Kabupaten serta satu periode sebagai komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, ia menilai ketidakpastian regulasi merupakan salah satu persoalan paling serius yang dihadapi penyelenggara pemilu.
Amrayadi menjelaskan, keterlambatan pembahasan dan pengesahan UU Pemilu berpotensi menyebabkan Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terlambat disusun.
Kondisi tersebut dapat berimbas pada persiapan teknis penyelenggaraan pemilu, termasuk pelaksanaan bimbingan teknis bagi jajaran badan ad hoc, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Jika aturan teknis belum tersedia secara matang, penyelenggara di daerah berisiko bekerja dalam situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian.
Ia mengingatkan, perubahan aturan yang terjadi menjelang atau saat tahapan berlangsung dapat meningkatkan risiko kesalahan administrasi maupun teknis di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
Ironisnya, ketika persoalan muncul di lapangan, jajaran penyelenggara daerah sering kali menjadi pihak yang paling awal menerima sorotan publik, meskipun persoalan mendasarnya dapat bersumber dari keterlambatan pengambilan keputusan di tingkat pusat.
Dari perspektif hukum tata negara, Amrayadi juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara UU Pemilu, UU Pilkada, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, ketidakjelasan dan keterlambatan pembaruan regulasi berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapan norma hukum. Penyelenggara pemilu akhirnya dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka menafsirkan ketentuan yang belum sepenuhnya sinkron, sementara tahapan penyelenggaraan terus berjalan.
Di sisi lain, ia menilai tarik-menarik kepentingan politik di parlemen turut menjadi faktor yang berpotensi memperlambat pembahasan revisi UU Pemilu.
Isu ambang batas parlemen atau parliamentary threshold serta desain sistem pemilu, menurutnya, kerap menjadi ruang perdebatan kepentingan antarpartai politik.
Amrayadi mengingatkan agar pembahasan regulasi pemilu tidak terjebak dalam kompromi politik jangka pendek yang justru mengabaikan kebutuhan mendasar penyelenggara dan kepentingan masyarakat luas.
Ia juga mengkritik pola pembahasan legislasi yang berpotensi diulur hingga mendekati batas akhir waktu, sehingga ruang partisipasi publik menjadi semakin terbatas.
Lebih jauh, Amrayadi menegaskan bahwa keterlambatan pembentukan Timsel KPU dan Bawaslu periode 2027–2032, ditambah belum jelasnya revisi UU Pemilu, harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan pengalamannya selama hampir 20 tahun mengawal penyelenggaraan pemilu, termasuk tiga kali terlibat dalam Panwaslu, ia menilai setiap keterlambatan keputusan di tingkat pusat berpotensi menimbulkan persoalan berantai di daerah.
Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan hanya kesiapan kelembagaan penyelenggara pemilu, tetapi juga kualitas proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
Karena itu, ia mendesak pemerintah dan DPR agar tidak menjadikan waktu dan kepastian hukum sebagai bagian dari tarik-menarik kepentingan politik.
"Sudah saatnya publik bersuara keras: hentikan politisasi waktu, dan kembalikan kepastian tata kelola pemilu ke rel konstitusi," tegas Amrayadi.
Ia berharap proses pembentukan Timsel serta pembahasan regulasi pemilu segera memperoleh kejelasan agar penyelenggara di seluruh tingkatan memiliki landasan hukum dan persiapan yang memadai dalam menghadapi agenda demokrasi mendatang.
(Red)
