Madina, Kabartujuhsatu.news, Pembakaran tiga unit ekskavator yang diduga digunakan dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Jambur Tarutung, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Minggu dini hari (4/10/2026), memunculkan sorotan baru terhadap penanganan persoalan tambang ilegal di daerah tersebut.
Peristiwa itu menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah persoalan PETI yang selama ini menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan masyarakat di Madina.
Pasca kejadian, pertanyaan tidak hanya tertuju kepada pelaku pembakaran alat berat. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga didesak menjelaskan langkah yang telah dilakukan untuk menangani dugaan aktivitas PETI di lokasi tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Madina H. Saifullah Nasution dan Kapolres Madina AKBP Bagus Priandi disebut belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut maupun dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan Jambur Tarutung.
Sejumlah upaya konfirmasi dari kalangan pers dan elemen masyarakat juga disebut belum mendapatkan respons.
Sekretaris Forum KLIK SK (Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan), Arief Azka Batubara, meminta pemerintah dan kepolisian tidak sekadar memberikan perhatian setelah insiden terjadi.
Menurutnya, persoalan tersebut harus diurai secara menyeluruh agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai status aktivitas pertambangan di lokasi.
“Yang menjadi pertanyaan masyarakat, bagaimana aktivitas tersebut bisa berlangsung hingga akhirnya terjadi pembakaran alat berat? Pemerintah dan aparat harus memberikan penjelasan secara terbuka,” kata Arief di Panyabungan, Minggu (4/10).
Ia juga mempertanyakan keberadaan Satgas PETI yang sebelumnya dibentuk untuk menangani aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Madina.
“Kalau Satgas PETI memang masih bekerja, masyarakat perlu mengetahui langkah apa yang sudah dilakukan. Jangan sampai setelah terjadi persoalan baru semua pihak bergerak,” ujarnya.
Arief menegaskan, pihaknya tidak ingin menarik kesimpulan sebelum adanya hasil penyelidikan. Namun, menurutnya, rangkaian peristiwa di Jambur Tarutung harus menjadi momentum bagi aparat untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Kalau ada pelanggaran, buktikan melalui proses hukum. Kalau ada pihak yang terlibat, siapa pun harus diperiksa berdasarkan bukti. Jangan sampai penanganannya hanya berhenti pada peristiwa pembakaran,” tegasnya.
Menurut dia, polisi perlu mengusut asal-usul dan status tiga ekskavator yang berada di lokasi. Termasuk menelusuri siapa pemiliknya, siapa yang mengoperasikan, siapa yang menyediakan pembiayaan dan untuk kegiatan apa alat berat tersebut digunakan.
Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya aktivitas PETI, kata Arief, maka persoalan tersebut juga harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Jangan hanya mencari siapa yang membakar alat berat. Polisi juga perlu melihat persoalan yang melatarbelakangi kejadian. Kalau memang ada kegiatan tambang tanpa izin, tentu harus ditelusuri siapa saja yang terlibat,” katanya.
Arief juga menyinggung informasi yang berkembang mengenai adanya sosok yang disebut sebagai “pawang” atau pihak tertentu yang diduga mempunyai pengaruh terhadap aktivitas PETI di kawasan Kotanopan.
Ia meminta aparat tidak menjadikan informasi tersebut sebagai kesimpulan, melainkan melakukan verifikasi melalui penyelidikan.
“Isu apa pun yang berkembang harus dibuktikan. Jangan ada tuduhan tanpa dasar. Tetapi jangan pula informasi yang berkembang di masyarakat diabaikan begitu saja,” katanya.
Selain persoalan hukum, keberadaan aktivitas pertambangan tersebut juga menjadi perhatian karena lokasi disebut berada tidak jauh dari Masjid Al-Muhtadin.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar aktivitas yang diduga berkaitan dengan pertambangan tidak menimbulkan gangguan keamanan maupun konflik baru di tengah masyarakat.
Pasca pembakaran, lokasi kejadian disebut telah dipasangi garis polisi. Situasi di sekitar lokasi dilaporkan relatif kondusif.
Masyarakat kini menunggu hasil penyelidikan kepolisian, sekaligus meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah konkret dalam menangani persoalan PETI di kawasan tersebut.
Forum KLIK SK juga mendorong agar penanganan kasus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih, dengan tetap mengedepankan bukti serta proses hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Bupati Madina H. Saifullah Nasution maupun Kapolres Madina AKBP Bagus Priandi mengenai insiden pembakaran tiga ekskavator dan sorotan Forum KLIK SK tersebut.
(Magrifatulloh)
