Pasuruan, Kabartujuhsatu.news, Proses eksekusi tanah seluas 474 meter persegi di Blok 11, Desa Selotambak, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, kembali memasuki babak baru.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangil melalui Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2026/PN Bil tertanggal 5 Oktober 2026 menolak gugatan perlawanan eksekusi (derdenverzet) yang diajukan pihak pelawan.
Putusan tersebut menjadi dasar bagi Pemohon Eksekusi untuk kembali meminta PN Bangil melanjutkan proses eksekusi terhadap objek tanah yang sebelumnya telah diputus dalam perkara pokok Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Bil.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan para pelawan/pembantah sebagai pembantah yang tidak benar serta menyatakan gugatan bantahan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
Para Pelawan juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.227.600.
Perkara pokok sebelumnya diputus PN Bangil pada 30 Juli 2025. Dalam perkara tersebut, tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi dan diwajibkan menyerahkan tanah seluas 474 meter persegi berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada penggugat.
Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada PN Bangil.
PN Bangil kemudian menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN Bil. Dalam prosesnya, Jurusita PN Bangil telah melaksanakan dua kali aanmaning atau teguran serta satu kali konstatering untuk mencocokkan objek eksekusi di lapangan pada April 2026.
Namun, proses tersebut sempat tertunda setelah pihak termohon mengajukan gugatan bantahan pada 9 April 2026.
Kini, dengan telah dijatuhkannya putusan terhadap gugatan bantahan tersebut, pihak Pemohon Eksekusi meminta PN Bangil kembali melanjutkan tahapan eksekusi hingga pengosongan objek.
Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi dari LBH Mukti Pajajaran, Anderias Wuisan, S.E., S.H. dan Akhmad Subekhan, S.H., menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Ketua PN Bangil agar proses eksekusi segera dilanjutkan.
“Dengan ditolaknya gugatan bantahan ini melalui putusan tanggal 5 Oktober 2026, maka Penetapan Penundaan Eksekusi tanggal 9 April 2026 sudah tidak memiliki dasar hukum lagi. Kami meminta Ketua PN Bangil segera memerintahkan Panitera dan Jurusita untuk melanjutkan proses eksekusi sampai tahap pengosongan,” tegas Anderias.
Sementara itu, Akhmad Subekhan mengapresiasi putusan majelis hakim dan meminta seluruh pihak menghormati putusan pengadilan.
“Klien kami sudah menunggu terlalu lama. Saatnya putusan pengadilan dihormati dan dilaksanakan secara nyata di lapangan,” ujarnya.
Derdenverzet merupakan upaya hukum berupa perlawanan yang diajukan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat pelaksanaan suatu putusan atau eksekusi.
Dengan ditolaknya gugatan bantahan tersebut, pihak Pemohon Eksekusi kini menunggu langkah selanjutnya dari PN Bangil terkait pelaksanaan eksekusi pengosongan tanah di Desa Selotambak.
Perkembangan pelaksanaan eksekusi selanjutnya masih menunggu penjadwalan dan tindakan resmi dari PN Bangil.
(Redho)
