Madina, Kabartujuhsatu.news, Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mandailing Natal kembali menjadi perhatian. Kali ini, ratusan siswa Kelas I SDN 080 Panyabungan dilaporkan tidak sempat menerima paket makanan MBG lantaran makanan tiba setelah jam kepulangan siswa, Kamis (1/10/2026).
Para siswa Kelas I yang terbagi dalam tiga rombongan belajar tersebut dijadwalkan meninggalkan sekolah sekitar pukul 10.00 WIB. Namun hingga siswa pulang, paket makanan MBG belum juga tiba di sekolah.
Makanan baru diantarkan sekitar pukul 10.30 WIB, atau sekitar 30 menit setelah siswa meninggalkan sekolah.
Kondisi tersebut membuat paket makanan yang semestinya diberikan kepada siswa sasaran tidak dapat didistribusikan sebagaimana jadwal. Pihak sekolah kemudian membagikan sebagian makanan tersebut kepada warga agar tidak terbuang.
Keterlambatan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas tata kelola distribusi MBG, khususnya dalam memastikan makanan tiba tepat waktu di sekolah penerima manfaat.
MCW Minta Distribusi Dievaluasi
Persoalan tersebut mendapat perhatian dari Madina Care Watch (MCW). Ketua MCW, Jupriadi Batubara, meminta mekanisme operasional dan pengawasan pelaksanaan MBG dievaluasi, terutama apabila keterlambatan serupa memang terjadi berulang.
“Ini menyangkut hak anak-anak dan program strategis nasional. Kalau makanan datang setelah siswa pulang, tentu ada persoalan dalam manajemen distribusinya yang harus dievaluasi,” ujar Jupriadi.
Ia menilai ketepatan waktu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, makanan yang diproduksi untuk penerima tertentu harus dapat sampai sesuai jadwal sehingga manfaat program benar-benar diterima sasaran.
“Kalau kejadian seperti ini berulang, tentu perlu dipertanyakan bagaimana pengawasan dan penerapan SOP-nya. Jangan sampai persoalan teknis distribusi justru membuat anak-anak sebagai penerima manfaat dirugikan,” katanya.
MCW juga meminta pihak terkait mengevaluasi seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari proses produksi, pengemasan, pengiriman, ketepatan waktu distribusi hingga pengawasan terhadap penyedia.
“Kami akan menyurati Kepala BGN Pusat agar pelaksanaan dan kinerja SPPG ini dapat dievaluasi. Program MBG harus dijalankan secara profesional karena menyangkut kepentingan anak-anak,” tegasnya.
Penyebab Keterlambatan Masih Menunggu Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak SPPG, Satgas MBG maupun Korwil SPPG Kabupaten Mandailing Natal mengenai penyebab keterlambatan pengiriman makanan tersebut.
Belum diketahui secara pasti apakah keterlambatan dipicu persoalan produksi, transportasi, koordinasi, maupun faktor operasional lainnya.
Konfirmasi kepada pihak-pihak terkait masih diupayakan untuk memperoleh penjelasan secara utuh.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak SPPG, Satgas MBG, Korwil SPPG maupun pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut, sesuai dengan prinsip keberimbangan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Magrifatulloh)
