Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (DPP LPKAN Indonesia) untuk mengingatkan seluruh aparatur negara agar semakin serius menjalankan amanah pelayanan publik.
LPKAN menilai usia kemerdekaan yang telah mencapai 81 tahun harus diikuti dengan peningkatan kualitas pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia R. Mohammad Ali, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, menyerukan agar aparatur negara bekerja secara maksimal, tulus dan profesional dengan mengutamakan kepentingan rakyat.
“81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas R. Mohammad Ali, Sabtu (15/8/2026).
Menurut LPKAN, terdapat sejumlah agenda penting yang harus menjadi perhatian aparatur negara dalam mengisi kemerdekaan.
Pertama, memperkuat semangat pengabdian. Aparatur negara diminta tidak menjadikan jabatan sebagai fasilitas untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai amanah untuk melayani masyarakat.
Sekjen LPKAN Abdul Rasyid menegaskan, aparatur negara harus mampu hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan dan bantuan.
“Mengabdi itu artinya hadir saat rakyat susah. Melayani tanpa pamrih. Bekerja tanpa hitung-hitungan. Itu baru aparatur negara sejati,” katanya.
Kedua, LPKAN mendorong penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemberantasan korupsi, pungutan liar serta penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan secara tegas dan tidak boleh tebang pilih.
Pengawasan internal, sistem merit dalam birokrasi dan transparansi penggunaan anggaran juga dinilai perlu terus diperkuat.
“Integritas adalah harga mati. Tanpa integritas, pembangunan tidak akan pernah adil,” ujar R. Mohammad Ali.
Agenda ketiga yang menjadi sorotan LPKAN adalah penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
LPKAN menilai kemerdekaan politik harus berjalan seiring dengan kemerdekaan ekonomi. Negara harus memastikan kelompok masyarakat yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional memperoleh perlindungan dan kesempatan berkembang.
LPKAN mendorong perlindungan terhadap UMKM, petani, nelayan dan buruh, penguatan produk dalam negeri dan TKDN, stabilisasi harga pangan serta energi, dan pemerataan pembangunan hingga wilayah pedesaan dan daerah 3T.
“Jangan sampai di negeri yang kaya sumber daya ini, rakyat masih kesulitan lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok. Negara wajib hadir dan berpihak,” kata Abdul Rasyid.
Sementara agenda keempat adalah menjaga persatuan dan kedaulatan ideologi. Aparatur negara dinilai harus menjadi contoh dalam menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi, polarisasi dan disinformasi.
LPKAN mengingatkan pentingnya menjadikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi dalam menjalankan tugas kenegaraan.
DPP LPKAN Indonesia juga mengajak seluruh jajaran DPD LPKAN di berbagai daerah untuk memperkuat konsolidasi dan pengawasan terhadap kinerja aparatur negara.
Jajaran daerah diminta aktif turun ke lapangan, menyerap aspirasi masyarakat, serta membangun komunikasi konstruktif dengan pemerintah daerah.
“Mari kita kobarkan semangat persatuan, bersinergi, dan berkarya bersama. Turun ke lapangan, dengar aspirasi rakyat, dan jadilah mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa,” seru R. Mohammad Ali.
LPKAN kembali menegaskan posisinya sebagai garda pengawas kinerja aparatur negara sekaligus mitra strategis pemerintah.
Pengawasan, menurut LPKAN, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintahan, tetapi memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkas R. Mohammad Ali.
Pada momentum HUT ke-81 RI, LPKAN juga memberikan apresiasi kepada ASN, TNI, Polri, guru, tenaga kesehatan dan relawan yang selama ini menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.
LPKAN menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus diterjemahkan melalui tindakan nyata: jujur dalam jabatan, profesional dalam pelayanan, berani melawan korupsi, mencintai produk dalam negeri, menjaga persatuan dan bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat.
Kemerdekaan merupakan warisan para pahlawan. Namun menjaga kedaulatan, mewujudkan keadilan dan menghadirkan kemakmuran merupakan tugas generasi saat ini.
(Redho Fitriyadi)
