Soppeng, Kabartujuhsatu.news,– Ke depan, penentuan titik baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dilakukan secara lebih ketat, objektif, dan berbasis kinerja. Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan program strategis pemerintah dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima.
Menurut tokoh pemuda alumni HMI, Andi Akbar, setiap usulan pembentukan titik baru maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebaiknya mempertimbangkan rekomendasi dari SPPG yang telah terbukti mampu menjalankan program dengan baik.
Penilaian tersebut harus didasarkan pada kemampuan memenuhi standar operasional, kualitas layanan, serta rekam jejak pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Ke depan penentuan titik Program Makan Bergizi Gratis perlu dilakukan dengan lebih ketat dan berbasis kinerja. Setiap usulan titik baru sebaiknya mempertimbangkan rekomendasi dari SPPG yang telah terbukti berjalan baik, memenuhi standar operasional, serta mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada penerima manfaat," ujar Andi Akbar, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa pendekatan berbasis merit akan menciptakan ekosistem program yang lebih sehat dan kompetitif.
Para pengelola SPPG akan terdorong untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki tata kelola, serta menjaga kepatuhan terhadap seluruh standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, persaingan yang sehat perlu dibangun agar setiap pengelola memiliki motivasi untuk menunjukkan performa terbaik. Dengan demikian, peluang pengembangan titik baru tidak ditentukan oleh faktor kedekatan maupun akses tertentu, melainkan berdasarkan kualitas kerja yang nyata di lapangan.
"Pendekatan seperti ini akan mendorong lahirnya ekosistem yang lebih sehat karena pengelola SPPG akan berlomba menunjukkan kinerja terbaiknya. Dengan demikian, persaingan tidak lagi ditentukan oleh kedekatan atau akses tertentu, melainkan oleh kapasitas manajerial, kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap standar, dan rekam jejak pengelolaan yang baik," katanya.
Lebih lanjut, Andi Akbar menilai bahwa mekanisme tersebut juga dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas program. Proses penentuan titik baru akan lebih mudah diawasi karena memiliki indikator yang jelas dan terukur.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikan prinsip meritokrasi sebagai landasan utama dalam pengembangan Program Makan Bergizi Gratis.
Dengan cara tersebut, kualitas layanan kepada masyarakat dapat terus meningkat seiring dengan bertambahnya cakupan program di berbagai daerah.
"Selain meningkatkan kualitas program, mekanisme tersebut juga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan titik baru sehingga Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berkembang berdasarkan merit dan prestasi, bukan karena faktor nonteknis," tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Karena itu, tata kelola yang baik dan pengembangan titik layanan yang berbasis kinerja dinilai menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutan serta keberhasilan program tersebut dalam jangka panjang.
(Red)
