IllustrasiSoppeng, Kabartujuhsatu.news, Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video empat remaja putri yang melakukan aksi joget di pelataran Masjid Raya Darussalam Soppeng.
Aksi tersebut menuai kecaman luas karena dinilai tidak pantas dilakukan di area rumah ibadah, terlebih di bulan suci Ramadan.
Peristiwa ini bukan sekadar viral biasa. Bagi sebagian kalangan, ini adalah potret yang lebih dalam tentang rapuhnya benteng moral di tingkat keluarga serta lemahnya respons sistemik pemerintah daerah dalam menangani persoalan sosial remaja.
Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Soppeng (FPMS), Muh. Tariqullah, angkat suara.
Ia menilai kejadian tersebut harus dibaca sebagai sinyal bahaya yang lebih serius, bukan hanya sekadar pelanggaran norma yang selesai dengan permintaan maaf.
Menurut Tariqullah, kesalahan para remaja tersebut tidak bisa dibenarkan dengan alasan ekspresi diri atau ketidaktahuan. Namun, ia menekankan bahwa akar persoalan tidak berhenti pada individu.
“Benteng pertama pendidikan moral adalah keluarga. Jika pengawasan dan penanaman nilai tidak berjalan maksimal, maka ruang publik, bahkan yang sakral sekalipun bisa berubah menjadi panggung eksistensi yang kebablasan,” ujarnya.
Ia menilai, fenomena ini menjadi cermin bahwa sebagian keluarga mulai kehilangan daya kontrol terhadap aktivitas anak-anaknya, terutama di era digital yang serba cepat.
Konten media sosial yang mengejar viralitas sering kali mengabaikan konteks, etika, dan sensitivitas ruang.
Sorotan tajam juga diarahkan pada pola penanganan kasus. Seperti banyak kejadian sosial sebelumnya, aparat kepolisian bergerak cepat melakukan klarifikasi dan penanganan.
Namun pertanyaannya: mengapa selalu polisi yang menjadi garda terdepan dalam setiap riak kenakalan remaja?
Tariqullah menyayangkan jika seluruh beban sosial semacam ini terus dibebankan kepada Polres Soppeng. Padahal, menurutnya, ada instansi lain yang secara struktural memiliki tanggung jawab preventif.
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) semestinya lebih sigap. Sebelum masuk ke ranah hukum, pendekatan edukatif dan psikologis harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia menilai kondisi ini menunjukkan ketidakefektifan birokrasi daerah dalam menjalankan fungsi mitigasi sosial.
Peristiwa ini terjadi di tengah bulan Ramadan, momen yang seharusnya menjadi ruang penguatan spiritualitas dan moralitas.
Tariqullah berpendapat, energi aparat semestinya dapat difokuskan pada pengamanan ibadah berskala besar, bukan tersedot pada penanganan perilaku remaja yang seharusnya bisa dicegah melalui edukasi lintas sektoral.
“Kalau pola ini terus terjadi, maka kita tidak sedang menyelesaikan akar masalah, hanya memadamkan percikan api di permukaan,” katanya.
Dalam pernyataannya, Tariqullah meminta Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk tidak bersikap pasif atau sekadar menjadi penonton.
Ia mengusulkan langkah konkret sebagai berikut:
1. Respons dan Investigasi Lintas Sektor
Melibatkan tokoh agama, pendidik, psikolog, serta unsur pemerintah daerah untuk merumuskan pendekatan pembinaan dan sanksi sosial yang bersifat mendidik, bukan sekadar menghukum.
2. Peningkatan Patroli Satpol PP
Pengawasan di area publik dan tempat ibadah, terutama selama Ramadan, perlu diperkuat guna mencegah tindakan serupa.
3. Program Literasi Digital
Karena peristiwa ini bermuara pada konten media sosial, peningkatan literasi digital bagi remaja di Soppeng dinilai sangat mendesak. Edukasi mengenai etika bermedia, jejak digital, dan dampak sosial perlu menjadi agenda prioritas sekolah dan komunitas.
Kejadian di Masjid Raya Darussalam bukan hanya persoalan empat remaja. Ini adalah alarm sosial bagi keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat secara luas.
Di era ketika validasi sosial sering diukur dari jumlah tayangan dan komentar, ruang sakral pun bisa kehilangan makna jika tidak dijaga bersama.
Tariqullah menutup pernyataannya dengan ajakan reflektif:
“Kita tidak bisa selalu menunggu polisi turun tangan. Kesucian rumah ibadah adalah tanggung jawab kolektif.
"Pemerintah daerah harus proaktif, keluarga harus kembali menjadi benteng utama, dan masyarakat harus berani peduli.”tegasnya.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa menjaga moralitas publik bukan hanya soal penindakan, melainkan soal pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan.
(Red)
