Takalar, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kabupaten Takalar terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program pembinaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terkait pelaksanaan pembinaan, bimbingan, serta pelayanan sosial bagi klien pemasyarakatan.
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Kamis (19/2/2026), dan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Takalar, Kepala Dinas Sosial dan PMD Takalar, serta Kepala Dinas Kesehatan Takalar.
Dalam sambutannya, Bupati Takalar menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan program integrasi, termasuk pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak.
Menurutnya, pendekatan pembinaan berbasis masyarakat menjadi solusi penting dalam membangun kembali karakter dan tanggung jawab sosial klien pemasyarakatan.
“Melalui perjanjian kerja sama ini, kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak hanya menjadi bentuk sanksi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan yang efektif, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, program ini diharapkan mampu memberikan dampak ganda. Di satu sisi, klien pemasyarakatan mendapatkan pembinaan yang lebih humanis dan konstruktif.
Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh manfaat langsung dari kegiatan sosial yang dilaksanakan.
Bupati Takalar juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam implementasi program tersebut. Mulai dari penempatan klien di perangkat daerah, pengawasan selama menjalankan tugas sosial, hingga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, semuanya memerlukan koordinasi yang solid.
Pemerintah Kabupaten Takalar, lanjutnya, siap menyediakan lokasi serta jenis kegiatan sosial yang relevan dan bermanfaat. Beberapa di antaranya meliputi kegiatan kebersihan lingkungan, dukungan pelayanan sosial, hingga kontribusi pada fasilitas umum dan layanan masyarakat.
“Kita ingin program ini berjalan terstruktur, terukur, dan memberi manfaat nyata, baik bagi klien maupun bagi masyarakat luas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Surianto, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Takalar. Ia menilai kolaborasi ini menjadi contoh konkret implementasi pembinaan berbasis masyarakat.
Menurutnya, pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak merupakan bagian dari pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengedepankan pembinaan dibandingkan pemidanaan semata.
Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial serta memberikan kesempatan bagi klien untuk memperbaiki diri secara bertanggung jawab.
“Dengan dukungan pemerintah daerah, kami optimistis pelaksanaan program ini akan lebih efektif dan mampu mendorong proses reintegrasi sosial secara optimal,” jelasnya.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam membangun sistem pembinaan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan.
Melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah, perangkat organisasi, serta masyarakat, program pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak dapat berjalan sesuai tujuan utamanya, yakni membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab dan produktif.
Dengan adanya kolaborasi ini, Kabupaten Takalar menunjukkan komitmennya dalam mendukung reformasi sistem pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan inklusif.
(Red)
