Makassar, Kabartujuhsatu.news, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, menilai Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah memperlihatkan karakter kepemimpinan yang progresif meskipun belum genap satu tahun memimpin Kota Makassar.
Penilaian tersebut disampaikan Bima Arya saat menghadiri Bedah Buku ketiganya bertajuk “Babad Alas” yang digelar di Gedung Teater Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu (11/2/2026).
Kegiatan itu dihadiri civitas akademika UNM, jajaran Pemerintah Kota Makassar, serta ratusan mahasiswa yang memenuhi auditorium.
Dalam forum yang berlangsung hangat dan interaktif tersebut, Bima Arya mengaku telah banyak mendengar cerita positif tentang berbagai langkah awal dan terobosan yang dilakukan Munafri Arifuddin sejak dilantik sebagai wali kota.
“Pak Wali memang baru satu tahun, tapi dalam waktu satu tahun ini saya sudah banyak mendengar cerita bagus dan baik tentang Pak Wali Kota dan gebrakan-gebrakannya.
"Kita doakan nanti bisa juga menuntaskan buku sepuluh tahun kepemimpinan Pak Wali di Kota Makassar,” ujar Bima Arya, disambut tepuk tangan meriah peserta yang hadir.
Menurut Bima Arya, konsistensi dan keberanian dalam mengambil langkah di awal masa jabatan merupakan indikator penting dalam membangun fondasi pembangunan jangka panjang.
Ia menekankan bahwa periode awal kepemimpinan sering kali menentukan arah dan karakter tata kelola pemerintahan ke depan.
Dalam paparannya, Bima Arya juga membagikan refleksi atas pengalamannya selama 10 tahun memimpin Kota Bogor, yang kemudian ia tuangkan dalam buku Babad Alas.
Buku tersebut mengisahkan perjalanan transformasi Kota Bogor sekaligus dinamika kepemimpinan di tengah beragam tantangan politik, sosial, dan birokrasi.
Ia menggambarkan kepemimpinan sebagai sebuah perjalanan maraton, bukan lari jarak pendek. Seorang kepala daerah, kata dia, dituntut memiliki strategi, daya tahan, serta konsistensi hingga garis akhir masa jabatan.
“Kepemimpinan itu seperti maraton. Bukan soal siapa yang cepat di awal, tetapi siapa yang mampu menjaga ritme, konsistensi, dan strategi sampai akhir,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bima Arya menekankan pentingnya kepala daerah mencicil harapan masyarakat secara bertahap dan terukur.
Ia juga menyoroti perlunya kemampuan mengelola kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders), sekaligus merawat dukungan akar rumput dan elite secara seimbang.
Menurutnya, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari capaian fisik pembangunan, tetapi juga dari kualitas komunikasi publik, kemampuan membangun kolaborasi, serta integritas dalam pengambilan keputusan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang disampaikan Bima Arya.
Ia menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk representasi penilaian positif dari Pemerintah Pusat terhadap perkembangan Kota Makassar.
Munafri menegaskan bahwa berbagai langkah pembenahan yang saat ini dilakukan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Ini tentu menjadi motivasi bagi kami di Pemerintah Kota Makassar untuk terus bekerja, berbenah, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Munafri.
Ia juga berharap forum bedah buku tersebut tidak sekadar menjadi ajang diskusi literasi, tetapi juga ruang dialog kepemimpinan yang inspiratif bagi mahasiswa dan jajaran birokrasi.
Menurutnya, refleksi kepemimpinan yang dibagikan Bima Arya dapat memperkaya perspektif para Kepala SKPD dan pejabat struktural yang hadir, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam membangun Makassar ke depan.
Kegiatan bedah buku berlangsung dinamis dengan sesi diskusi yang melibatkan mahasiswa dan akademisi.
Sejumlah peserta menyoroti pentingnya keberanian pemimpin daerah dalam mengambil keputusan strategis di tengah tekanan politik dan ekspektasi publik yang tinggi.
Melalui forum tersebut, Bima Arya menekankan bahwa regenerasi kepemimpinan yang berkualitas harus dimulai dari ruang-ruang akademik.
Ia mendorong mahasiswa untuk aktif terlibat dalam diskursus kebijakan publik serta membangun kapasitas kepemimpinan sejak dini.
Acara ini menjadi momentum pertemuan antara pengalaman kepemimpinan nasional dan dinamika pemerintahan daerah, sekaligus mempertegas komitmen kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan institusi pendidikan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Dengan semangat refleksi dan kolaborasi tersebut, harapan terhadap perjalanan kepemimpinan Kota Makassar ke depan pun semakin menguat, sebuah maraton pembangunan yang diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
(Red)
