Makassar, Kabartujuhsatu.news, Menguatnya wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus menuai beragam respons dari kalangan pengamat politik dan kepemiluan.
Salah satu pandangan kritis datang dari Pengamat Pemilu sekaligus Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus, MM, yang menilai perubahan sistem Pilkada perlu disertai pembenahan mendasar agar tidak melahirkan persoalan baru.
Menanggapi kecenderungan mayoritas partai politik di parlemen pusat yang mendorong Pilkada tidak langsung, Nurmal mengusulkan agar mekanisme Pilkada melalui DPRD nantinya hanya memilih kepala daerah, tanpa disertai pemilihan wakil kepala daerah dalam satu paket.
Menurut Nurmal, salah satu persoalan laten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini adalah disharmonisasi antara kepala daerah dan wakilnya, yang kerap berujung pada konflik politik terbuka maupun terselubung.
Kondisi tersebut, kata dia, berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan dan terganggunya pelayanan publik.
“Salah satu faktor kerumitan Pilkada selain pembiayaan adalah harmonisasi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kalau memang sistemnya mau diubah, sekalian saja diubah secara menyeluruh. Pilkada DPRD sebaiknya hanya memilih kepala daerah,” ujar Nurmal. Rabu (7/1/2025).
Ia menilai, fenomena “pecah kongsi” antara gubernur dengan wakil gubernur, maupun bupati/wali kota dengan wakilnya, bukan lagi kasus sporadis. Banyak daerah, kata dia, mengalami stagnasi kebijakan karena adanya tarik-menarik kepentingan di pucuk pimpinan pemerintahan.
“Sering kali terjadi dua matahari dalam satu pemerintahan. Akibatnya, program pembangunan tersendat karena konflik internal. Ini merugikan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai solusi, Nurmal mengusulkan agar wakil kepala daerah ditunjuk langsung oleh kepala daerah terpilih, bukan dipilih dalam satu paket sejak awal.
Dengan mekanisme tersebut, hubungan kerja antara kepala daerah dan wakilnya akan lebih bersifat hierarkis dan berbasis kepercayaan.
Ia meyakini, pola penunjukan ini akan menciptakan loyalitas yang lebih kuat serta memastikan visi dan misi pembangunan daerah dapat dijalankan secara konsisten tanpa gangguan konflik kepentingan.
Selain soal stabilitas pemerintahan, Nurmal juga menyoroti potensi keuntungan lain dari skema ini, yakni menekan praktik mahar politik.
Menurutnya, pencalonan paket kepala daerah dan wakil kepala daerah kerap memperbesar biaya politik karena melibatkan lebih banyak kepentingan dan kompromi elite.
“Kalau hanya satu figur yang dipilih DPRD, prosesnya lebih sederhana, biaya politik bisa ditekan, dan administrasi pemerintahan juga lebih efisien,” jelasnya.
Meski demikian, Nurmal menegaskan bahwa perubahan sistem Pilkada harus tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan pengawasan publik.
Ia mengingatkan agar DPRD sebagai pemilih kepala daerah nantinya benar-benar menjalankan fungsi representasi rakyat, bukan sekadar kepentingan partai.
Wacana Pilkada DPRD sendiri hingga kini masih menjadi perdebatan di tingkat nasional. Namun, usulan Nurmal Idrus dinilai memberikan sudut pandang baru bahwa reformasi sistem pemilihan kepala daerah tidak cukup hanya memindahkan kewenangan memilih, melainkan juga harus menjamin pemerintahan daerah yang solid, stabil, dan efektif demi kepentingan masyarakat luas. (*)
