Makassar, Kabartujuhsatu.news,– Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Makassar Raya perlahan menunjukkan wajah baru pengelolaan pasar tradisional di Kota Makassar. Di bawah kepemimpinan direksi baru yang belum genap satu tahun menjabat, perusahaan daerah ini berhasil mencatatkan capaian penting dengan menyetor dividen hingga Rp1,3 miliar kepada Pemerintah Kota Makassar.
Capaian tersebut menjadi sinyal kuat kebangkitan Perumda Pasar Makassar Raya setelah beberapa tahun sebelumnya bergelut dengan berbagai persoalan klasik, mulai dari kebocoran retribusi, penataan pedagang yang semrawut, hingga lemahnya tata kelola internal perusahaan.
Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya, Ali Gauli Arief, menyebut keberhasilan ini tidak datang secara instan. Menurutnya, pembenahan dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi manajemen, sistem penarikan retribusi, hingga pendekatan sosial kepada para pedagang.
“Kami tidak hanya bicara soal penegakan aturan, tapi juga membangun kepercayaan pedagang. Pasar tidak bisa dikelola dengan cara represif semata, perlu pendekatan humanis dan sistem yang jelas,” ujar Ali Gauli saat memaparkan kinerja perusahaan, Senin (5/1/2026), didampingi Direktur Operasional, Rusli Patara.
Ali Gauli mengungkapkan bahwa kondisi awal perusahaan saat dirinya mulai memimpin tidaklah mudah. Perumda Pasar Makassar Raya mengelola 18 pasar induk serta sejumlah pasar darurat yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan struktural.
Namun, melalui serangkaian langkah strategis seperti digitalisasi retribusi, evaluasi sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi dengan lintas instansi, manajemen baru berhasil menekan potensi kebocoran pendapatan dan meningkatkan efisiensi operasional.
“Digitalisasi menjadi kunci. Dengan sistem yang transparan, pendapatan bisa terkontrol dan potensi kebocoran bisa ditekan. Ini berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan,” jelasnya.
Hasilnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Perumda Pasar Makassar Raya mampu menyetorkan dividen dengan nilai signifikan. Jika pada tahun 2023 dividen yang disetor berkisar Rp750 juta, maka pada tahun berjalan melonjak hingga Rp1,2–Rp1,3 miliar.
“Ini bukan semata soal laba, tapi tentang kontribusi nyata Perumda Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar,” tegas Ali Gauli.
Selain aspek keuangan, Ali Gauli juga menekankan bahwa pembenahan pasar dilakukan dengan tetap berlandaskan regulasi yang berlaku. Penarikan retribusi, menurutnya, merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah (Perda), khususnya terhadap aktivitas jual beli yang menggunakan fasilitas milik negara.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penarikan retribusi tidak serta-merta menjadi pembenaran atas aktivitas berdagang di lokasi terlarang, seperti bahu jalan atau fasilitas umum yang tidak diperuntukkan sebagai area pasar.
“Retribusi itu soal pemanfaatan fasilitas negara. Tapi bukan berarti kami melegalkan pedagang berjualan di tempat yang melanggar aturan. Penataan tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Dengan capaian yang telah diraih, Ali Gauli optimistis tahun 2026 akan menjadi tahun fundamental bagi Perumda Pasar Makassar Raya. Ia meyakini bahwa jika pembenahan berjalan konsisten, maka kinerja perusahaan ke depan akan semakin kuat dan berkelanjutan.
“Kalau 2026 bisa kita lalui dengan baik, insya Allah pondasi bisnis Perumda Pasar akan jauh lebih kokoh. Ini bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk pedagang dan masyarakat,” katanya.
Keberhasilan menyetor dividen Rp1,3 miliar menjadi bukti bahwa transformasi manajemen yang tepat mampu menghadirkan hasil nyata dalam waktu relatif singkat. Lebih dari sekadar angka, capaian ini juga menjadi simbol kembalinya kepercayaan publik terhadap Perumda Pasar Makassar Raya sebagai pengelola pasar rakyat sekaligus salah satu penopang penting PAD Kota Makassar.
(Red)
