Makassar, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) menggelar kegiatan Verifikasi Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (IIV) lingkup Pemprov Sulsel di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel. Rabu (4/6/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai supervisor dan verifikator IIV Administrasi Pemerintahan.
Verifikasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala BSSN Nomor 2994/BSSN/D3 /KS.01.02/05/2025 tanggal 14 Mei 2025, yang berisi penyampaian pelaksanaan verifikasi hasil identifikasi IIV sektor administrasi pemerintahan di Pemprov Sulsel.
Tujuannya adalah mengidentifikasi sistem elektronik yang termasuk dalam kategori IIV untuk memperkuat keamanan serta pelayanan publik di daerah.
Sekretaris Diskominfo SP Sulsel, Sultan Rakib, menyatakan apresiasinya atas dukungan BSSN dalam proses verifikasi tersebut. "Kami di Pemprov Sulsel mengapresiasi kehadiran BSSN. Ini bagian penting dari upaya kami memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Saya berharap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dapat mengoptimalkan sistem verifikasi IIV ini," ujar Sultan Rakib.
Dalam kegiatan ini, tim BSSN memvalidasi hasil penilaian mandiri dari dua sistem utama Pemprov Sulsel, yakni E-Pinisi (Pengelolaan Informasi Kepegawaian Terintegrasi) dan E-Samsat/Sipamor (Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor) Bapenda Sulsel.
Penilaian dilakukan berdasarkan indikator dampak operasional, data dan informasi, finansial, umum, dan tingkat ketergantungan antar sistem.
Hasil verifikasi menunjukkan E-Pinisi menerima skor 25, tergolong berdampak terbatas hingga minor dan masuk kategori Sistem Elektronik Kategori Tinggi Non-IIV.
Sedangkan E-Samsat/Sipamor dengan skor 31 menunjukkan dampak signifikan dan diklasifikasikan sebagai IIV.
Sandiman Ahli Pertama Bidang Persandian Diskominfo SP Sulsel, Ahmad Tasyrif Arief, mengatakan, "Tim BSSN merekomendasikan pengembangan aplikasi yang mencakup layanan publik lebih luas dan peningkatan pemanfaatan aplikasi dengan interdependensi tinggi."
Ahmad Tasyrif menambahkan harapan agar semua aplikasi pemerintah, baik yang termasuk maupun tidak dalam klasifikasi IIV, dapat meningkatkan sistem keamanannya demi menjaga dan mengoptimalkan layanan publik.
"Kami berharap aplikasi yang berpotensi IIV menjadi contoh pengembangan sistem keamanan siber, khususnya bagi pemerintah daerah di Indonesia," tutupnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang aman dan terpercaya.
Melalui berbagai inovasi dan kerja sama dengan lembaga terkait, Pemprov Sulsel terus memperkuat sistem pemerintahan digital demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
(Red/*)
