Surabaya, Kabartujuhsatu.news, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (Kanwil Kemenkum HAM Jatim) hari ini menerima kunjungan edukatif dari pelajar SMP Margie Surabaya. kamis (29/5/2025).
Kegiatan ini bertujuan mengenalkan tugas dan fungsi Kanwil dalam pelayanan hukum dan administrasi kewarganegaraan kepada generasi muda.
Dalam sambutannya, Penyuluh Hukum Madya Eko Arif Setiawan mewakili Kepala Kanwil menyampaikan apresiasi atas antusiasme para siswa yang ingin belajar langsung mengenai peran lembaga negara di bidang hukum. “Selamat datang di Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur".
"Kami sangat senang bisa menerima adik-adik pelajar yang ingin belajar mengenai layanan yang kami berikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Eko menjelaskan bahwa Kanwil menyediakan berbagai layanan hukum, termasuk permohonan kewarganegaraan dan pendaftaran kekayaan intelektual seperti merek, paten, dan hak cipta.
Sebagai pemateri, Penyuluh Hukum Madya Ayu Febriana memaparkan secara rinci tentang struktur organisasi, dasar hukum, dan peran strategis Kanwil Kemenkum HAM Jatim dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang hukum.
“Kantor Wilayah merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum di tingkat provinsi. Kami melaksanakan fungsi mulai dari fasilitasi perancangan peraturan daerah hingga pembinaan hukum masyarakat,” jelas Ayu.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman hukum sejak dini, khususnya terkait hak dan kewajiban warga negara serta pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai penghargaan atas karya cipta.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif dan kunjungan ke beberapa unit layanan Kanwil.
Para pelajar terlihat sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, yang diharapkan dapat menumbuhkan minat dan kesadaran hukum sejak usia sekolah.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan fungsi hukum dan administrasi secara profesional di provinsi Jawa Timur.
Kanwil menyediakan layanan permohonan kewarganegaraan, pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual, serta mendukung pengembangan regulasi dan pembinaan hukum masyarakat sesuai kebijakan pemerintah.
(Red/Redho)
