Jakarta, Kabartujuhsatu.news,-Dalam rangka mensinergikan RKP dan RKPD, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan beberapa rekomendasi prioritas daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pertama, Menteri mengatakan Provinsi NTT harus mengoptimalkan pengolahan dan pengembangan sektor ekonomi potensial seperti pariwisata, pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan, untuk meningkatkan nilai tambah.
Kedua, Provinsi NTT perlu meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan dan menjamin pemerataan.
Ketiga, Provinsi NTT harus memprioritaskan peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kapasitas SDM untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan pasar.
Keempat, Provinsi NTT harus meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Selain memberikan rekomendasi, Menteri juga menyampaikan beberapa usulan Provinsi NTT yang berpeluang besar untuk masuk dalam rancangan RKP tahun 2022, seperti proyek pembangunan embung, proyek pembangunan jalan lingkar tengah yaitu Kota Labuan Bajo Boleng - Terang - Bari – Kedindi dan jalan perbatasan negara RI – RDTL, serta proyek pengembangan pekarangan pangan keluarga untuk mendukung penanganan masalah gizi keluarga 1000 HPK.
“Usulan ini tidak akan optimal tanpa dukungan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya berharap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyiapkan dukungan kegiatan dalam RKPD dengan prioritas RKP 2022 seperti penyediaan lokasi, lahan, dan pendataan dan pendampingan calon penerima manfaat,” ujar Menteri.
Menutup sambutannya, Menteri mengingatkan agar upaya dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan harus tetap memperhatikan rambu-rambu dan protokol kesehatan agar upaya pengentasan pandemi Covid-19 segera dicapai.
Jumat, 30 April 2021
Tim Komunikasi Publik
