Surabaya, Kabartujuhsatu.news, -Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) menyelenggarakan rapat koordinasi pengurus dengan agenda pembahasan program kerja, penguatan tata kelola dan tata kerja organisasi, penyusunan rencana strategis kelembagaan, serta pemantapan teknis kerja sama dengan Jimly School of Law and Government (Jimly School), LSP Jimly yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan asosiasi profesi terkait.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Direktur Eksekutif LKHAI, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., bersama Wakil Direktur Eksekutif Andry Ermawan, S.H dan Sekretaris Eksekutif, Rouli D. Marbun, S.H., M.H.
Adapun pemaparan mengenai program organisasi, sistem tata kerja, mekanisme koordinasi, dan arah pengembangan kelembagaan disampaikan oleh Dr. Bastianto Nugroho, S.H., M.Hum.
Pertemuan ini merupakan bagian dari konsolidasi internal LKHAI untuk membangun organisasi yang profesional, sistematis, akuntabel, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia serta penguatan kapasitas kelembagaan di bidang hukum dan advokasi Indonesia.
Penguatan Tata Kelola dan Rencana Strategis Organisasi, dalam pembahasan rencana strategis, LKHAI menempatkan penguatan struktur organisasi, pembagian kewenangan, efektivitas koordinasi, dan pencapaian target program sebagai fondasi utama pengembangan kelembagaan. Setiap bidang diharapkan memiliki tugas, fungsi, indikator kinerja, serta mekanisme pelaporan yang jelas sehingga pelaksanaan program dapat diukur dan dievaluasi secara berkelanjutan.
Pemaparan Dr. Bastianto Nugroho menitikberatkan pada pentingnya keselarasan antara visi organisasi, perencanaan program, tata kerja pengurus, dan implementasi kegiatan. Dengan sistem manajemen organisasi yang tertata, LKHAI diharapkan mampu membangun kapasitas kelembagaan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan pendidikan hukum, advokasi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Pemantapan Kerja Sama dengan Jimly School dan LSP Jimly yang akhirnya akan segera dilaksanakan.
Agenda strategis berikutnya adalah pemantapan teknis kerja sama dengan Jimly School dan LSP Jimly. Kolaborasi ini diarahkan pada pengembangan pendidikan, pelatihan, peningkatan kompetensi, serta sertifikasi profesi di bidang hukum, ketatanegaraan, pemerintahan, dan keahlian khusus.
Sejumlah program pendidikan dan sertifikasi profesi yang menjadi ruang lingkup pembahasan meliputi:
1. Auditor Hukum Indonesia (JSLG-ASAHI), untuk meningkatkan kompetensi audit kepatuhan hukum (legal audit) pada instansi publik maupun swasta.
2. Mediator dan Konsiliator (C.M.C.), sebagai pengembangan kompetensi profesional dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi.
3. Certified Contract Drafter (C.C.D.), untuk meningkatkan keahlian perancangan dan analisis kontrak hukum maupun bisnis.
4. Certified Procurement Contract Drafter (C.P.C.D.) dan Asisten Perancang Kontrak, khususnya dalam bidang kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun swasta.
5. Legislative Drafting dan Legal Drafting, untuk meningkatkan kapasitas penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah.
6. Hukum Kesehatan, Hukum Properti, dan Hukum Pertanahan, melalui workshop dan pengembangan kompetensi hukum sektoral.
7. Good Corporate Governance (GCG) dan Hukum Kontrak Bisnis Internasional, untuk memperkuat profesionalisme, kepatuhan hukum, serta tata kelola korporasi.
Orientasi Implementasi dan Keberlanjutan Program, dalam pemantapan teknis kerja sama, LKHAI memandang perlu adanya pembagian peran dan tanggung jawab antarlembaga, pemetaan kebutuhan peserta, penyusunan agenda pelatihan, kurikulum, tenaga pengajar, mekanisme asesmen, serta evaluasi pelaksanaan program. Seluruh proses pendidikan dan sertifikasi akan memperhatikan standar kompetensi, legalitas penyelenggara, dan ketentuan BNSP sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Melalui koordinasi tersebut, LKHAI berharap terbangun sinergi kelembagaan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, dan daya saing.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal sekaligus bagian dari rencana strategis LKHAI untuk memperkuat peran organisasi sebagai lembaga kajian, advokasi, dan pengembangan kompetensi hukum yang konstruktif dalam mendukung terwujudnya supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta keadilan bagi masyarakat.
LKHAI Memperkuat Kelembagaan, Meningkatkan Kompetensi, Menegakkan Integritas, dan Mengawal Supremasi Hukum.
Hubungi nomor layanan LKHAI +62823‑1534‑2229
(Redho Fitriyadi)
…
LKHAI Matangkan Program Strategis, Perkuat Tata Kelola Organisasi dan Kerja Sama dengan Jimly School
SURABAYA – Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) terus memantapkan langkah penguatan kelembagaan melalui konsolidasi internal dan penyusunan program strategis organisasi. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pemantapan kerja sama dengan Jimly School of Law and Government (Jimly School) serta LSP Jimly yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Agenda tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pengurus LKHAI yang berfokus pada penyusunan program kerja, pembenahan tata kelola organisasi, penguatan sistem kerja, serta perencanaan strategis pengembangan kelembagaan.
Rapat dipimpin Direktur Eksekutif LKHAI, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., didampingi Wakil Direktur Eksekutif Andry Ermawan, S.H., dan Sekretaris Eksekutif Rouli D. Marbun, S.H., M.H.
Sementara itu, pemaparan terkait arah pengembangan organisasi, mekanisme koordinasi, sistem tata kerja, dan strategi pelaksanaan program disampaikan Dr. Bastianto Nugroho, S.H., M.Hum.
Dalam pembahasan tersebut, penguatan tata kelola menjadi salah satu prioritas LKHAI guna mewujudkan organisasi yang profesional, terstruktur, transparan, dan akuntabel.
LKHAI menilai bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh program yang dirancang, tetapi juga oleh kejelasan struktur, pembagian kewenangan, efektivitas koordinasi, serta sistem evaluasi kinerja yang terukur.
Karena itu, setiap bidang dalam organisasi didorong memiliki tugas dan fungsi yang jelas, indikator pencapaian, serta mekanisme pelaporan agar seluruh program dapat berjalan secara terarah dan berkesinambungan.
Matangkan Kolaborasi Pendidikan dan Sertifikasi Profesi
Selain pembenahan internal, LKHAI juga memberikan perhatian serius terhadap rencana kerja sama dengan Jimly School dan LSP Jimly yang ditargetkan segera memasuki tahap implementasi.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan hukum, pelatihan profesional, peningkatan kompetensi, hingga sertifikasi profesi di berbagai bidang strategis.
Sejumlah program yang menjadi fokus pembahasan meliputi:
Auditor Hukum Indonesia (JSLG-ASAHI), untuk meningkatkan kemampuan audit kepatuhan hukum atau legal audit pada lembaga publik dan swasta.
Mediator dan Konsiliator (C.M.C.), guna mengembangkan kompetensi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi.
Certified Contract Drafter (C.C.D.), untuk meningkatkan keahlian penyusunan dan analisis kontrak hukum maupun bisnis.
Certified Procurement Contract Drafter (C.P.C.D.) dan Asisten Perancang Kontrak, khususnya dalam pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa.
Legislative Drafting dan Legal Drafting, untuk memperkuat kemampuan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum.
Hukum Kesehatan, Hukum Properti, dan Hukum Pertanahan, melalui workshop serta pengembangan kompetensi hukum sektoral.
Good Corporate Governance (GCG) dan Hukum Kontrak Bisnis Internasional, untuk mendorong profesionalisme, kepatuhan hukum, dan tata kelola korporasi.
Program-program tersebut diharapkan menjadi ruang pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja serta tantangan perkembangan hukum.
Fokus pada Kualitas dan Keberlanjutan Program
Dalam rangka merealisasikan kerja sama tersebut, LKHAI juga membahas pembagian peran antarlembaga, pemetaan kebutuhan peserta, penyusunan kurikulum, agenda pelatihan, tenaga pengajar, mekanisme asesmen, hingga evaluasi program.
Pelaksanaan pendidikan dan sertifikasi nantinya akan memperhatikan standar kompetensi, legalitas penyelenggara, serta ketentuan BNSP sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Melalui langkah ini, LKHAI berharap kerja sama yang dibangun tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan program konkret yang memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang hukum.
Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen LKHAI dalam memperkuat perannya sebagai lembaga kajian, advokasi, dan pengembangan kompetensi hukum di Indonesia.
Dengan tata kelola organisasi yang semakin kuat serta dukungan kolaborasi kelembagaan, LKHAI optimistis dapat berkontribusi dalam mendorong supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan terwujudnya keadilan bagi masyarakat.
LKHAI: Memperkuat Kelembagaan, Meningkatkan Kompetensi, Menegakkan Integritas, dan Mengawal Supremasi Hukum.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan LKHAI di nomor +62 823-1534-2229.
(Redho Fitriyadi)
