Jelang Pemilihan Wagub Sulbar, 44 Anggota DPRD Disorot, Masyarakat Minta Politik Uang Ditolak

Jelang Pemilihan Wagub Sulbar, 44 Anggota DPRD Disorot, Masyarakat Minta Politik Uang Ditolak


Mamuju, Sulbar, Kabartujuhsatu.news,. Menjelang pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) yang dijadwalkan pada Jumat, 20 November 2026, perhatian masyarakat mulai tertuju kepada 44 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki hak suara.

Masyarakat berharap proses pemilihan tersebut tidak dicederai praktik politik uang atau money politics. Sebaliknya, seluruh anggota DPRD diharapkan menjalankan amanah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan masa depan pembangunan Sulawesi Barat.

Sorotan publik ini muncul menyusul kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya praktik politik transaksional di tengah persaingan dua kandidat calon Wakil Gubernur Sulbar.

Sejumlah sumber yang dihimpun media ini menegaskan bahwa pemilihan Wakil Gubernur harus menjadi momentum menunjukkan kedewasaan demokrasi, bukan justru membuka ruang transaksi kepentingan antara kandidat dan pemilik suara.

"Ke-44 anggota DPRD harus membuktikan bahwa mereka menjalankan amanah rakyat. Jangan sampai suara yang diberikan dalam pemilihan Wakil Gubernur justru dipengaruhi uang atau kepentingan tertentu," ujar salah seorang sumber.

Menurutnya, praktik politik uang berpotensi menimbulkan persoalan serius karena jabatan pemerintahan seharusnya diperoleh melalui proses yang mengedepankan integritas, kapasitas, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Dampak politik transaksional juga dikhawatirkan tidak berhenti pada proses pemilihan. Hubungan antara legislatif dan eksekutif berpotensi dibayangi kepentingan tertentu apabila keputusan politik tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik.

Karena itu, masyarakat meminta agar 44 anggota DPRD mempertimbangkan rekam jejak, integritas, pengalaman, dan komitmen kedua kandidat dalam mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suardi Duka.

KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DIMINTA TIDAK TUTUP MATA

Di tengah meningkatnya perhatian publik, masyarakat juga meminta Kepolisian dan Kejaksaan turut mengawasi potensi praktik politik uang menjelang pemilihan.

Pengawasan diharapkan dilakukan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum. Setiap indikasi pemberian uang, janji, atau bentuk keuntungan tertentu untuk memengaruhi pilihan anggota DPRD perlu ditindaklanjuti apabila ditemukan bukti yang cukup.

Masyarakat tidak ingin proses pengisian jabatan Wakil Gubernur meninggalkan persoalan hukum maupun menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintahan.

"Jangan sampai ada serangan fajar atau pembagian uang untuk mendapatkan suara. Anggota DPRD harus menunjukkan bahwa pilihan mereka benar-benar berdasarkan pertimbangan yang bertanggung jawab, bukan karena imbalan," tegas sumber tersebut.

SUARA RAKYAT BUKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat bukan sekadar agenda politik untuk mengisi jabatan yang kosong. Keputusan tersebut akan menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan daerah bersama Gubernur Suardi Duka.

Karena itu, masyarakat berharap seluruh tahapan pemilihan berlangsung secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, 44 anggota DPRD Sulbar berada pada posisi penting dalam menentukan figur yang akan mendampingi Gubernur. Hak suara yang mereka miliki merupakan amanah kelembagaan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Pesan masyarakat pun jelas: jangan gadaikan integritas demi kepentingan sesaat. Demokrasi harus dijaga, suara tidak boleh diperjualbelikan, dan masa depan Sulawesi Barat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

TOLAK MONEY POLITICS! JAGA MARWAH DEMOKRASI SULAWESI BARAT!

(K71/Red)

Lebih baru Lebih lama
Premium By Raushan Design With Shroff Templates