Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Dukungan terhadap langkah Komisi III DPR RI untuk meminta klarifikasi Kapolri terkait kasus penyadapan datang dari organisasi Gardu Merah Putih. Organisasi tersebut menilai pemanggilan pimpinan tertinggi Polri itu merupakan langkah konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan lembaga legislatif.
Ketua Umum Gardu Merah Putih, Prof. H. Firmansyah, menegaskan bahwa langkah Komisi III DPR RI tidak boleh dimaknai sebagai bentuk intervensi terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.
"Pemanggilan ini bukan bentuk intervensi terhadap institusi Polri, melainkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI sebagaimana diamanatkan konstitusi. Transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia," ungkap Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan, klarifikasi langsung dari Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI penting dilakukan agar persoalan penyadapan yang berkembang di ruang publik memperoleh penjelasan yang jelas dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi.
Menurut Firmansyah, keterbukaan institusi negara dalam menghadapi persoalan yang menjadi perhatian masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan publik.
Ia juga berharap proses tersebut berlangsung secara objektif, profesional, serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
"Kami mendorong agar proses ini berjalan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum. Semua pihak harus diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Gardu Merah Putih turut mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam polemik maupun spekulasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diharapkan memberikan ruang bagi proses pengawasan dan klarifikasi berjalan sebagaimana mestinya.
Bagi Gardu Merah Putih, transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam memperkuat legitimasi institusi penegak hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
"Jaga Indonesia, Jaga Presiden Prabowo," tutup Firmansyah. (Jamira)
