Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Soppeng dinilai membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar pemenuhan administrasi dan laporan kegiatan. Pemerintah daerah didorong menjadikan data terpilah gender sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan hingga pengalokasian anggaran yang berkeadilan.
Pandangan tersebut disampaikan Abdul Rasyid, SH., MH., dari Perkumpulan LBH Cita Keadilan, dalam catatan dan rekomendasinya pada Diskusi Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Soppeng, Kamis 12 November 2026.
Menurut Abdul Rasyid, meskipun Soppeng telah memiliki Peraturan Daerah tentang PUG, Kelompok Kerja (Pokja) PUG, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), implementasinya masih perlu diperkuat agar benar-benar terintegrasi dalam seluruh sektor pembangunan.
Ia menegaskan, PUG tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan perempuan atau menjadi tanggung jawab DP3A semata. Sebaliknya, PUG merupakan strategi pembangunan yang harus diterapkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
"Data yang tidak dipakai untuk perencanaan adalah data yang mati," menjadi salah satu penekanan dalam rekomendasi tersebut.
Abdul Rasyid menilai, persoalan mendasar selama ini adalah data terpilah gender yang masih sebatas menjadi pelengkap laporan, belum sepenuhnya digunakan untuk menentukan kebijakan dan keberpihakan anggaran.
Karena itu, ia mengusulkan agar setiap OPD melampirkan analisis kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam setiap proposal kegiatan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.
Selain itu, DP3A bersama Diskominfo dan BPS Soppeng didorong menyusun format baku data terpilah yang sederhana, terintegrasi, dan mudah digunakan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Data tersebut juga perlu mencakup kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, masyarakat miskin ekstrem, serta korban kekerasan.
Dalam aspek kelembagaan, Abdul Rasyid mengusulkan penguatan PUG melalui tiga pilar utama, yakni Pokja PUG Kabupaten, Focal Point di setiap OPD, serta Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang melibatkan Bappeda dan BPKAD.
Menurutnya, keberadaan Pokja PUG tidak akan efektif tanpa dukungan sumber daya manusia, pembagian tugas yang jelas, serta anggaran khusus di masing-masing OPD.
Ia juga mendorong setiap OPD teknis, termasuk Dinas PU, Perhubungan, Pendidikan, dan Kesehatan, menyusun minimal satu Gender Analysis Pathway (GAP) dan satu Gender Budget Statement (GBS) setiap tahun.
Penerapan PUG, katanya, dapat dimulai dari berbagai persoalan pelayanan publik, seperti fasilitas umum yang ramah perempuan dan penyandang disabilitas, penerangan jalan, keamanan halte, hingga keterlibatan perempuan dalam Musrenbang.
Hal lain yang menjadi perhatian Abdul Rasyid adalah pentingnya menempatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, organisasi perempuan, dan lembaga bantuan hukum sebagai mitra sejajar pemerintah.
Ia menilai, selama ini keterlibatan stakeholder nonpemerintah masih cenderung sebatas menghadiri sosialisasi, belum optimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan.
Khusus bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Abdul Rasyid menekankan bahwa perannya tidak boleh hanya dilibatkan ketika terjadi kasus kekerasan yang menjadi perhatian publik.
LBH memiliki peran penting dalam litigasi, pendampingan nonlitigasi, serta advokasi kebijakan agar regulasi daerah tidak mengandung ketimpangan gender.
Ia juga mengusulkan mekanisme pertukaran data antara pemerintah dan LBH melalui model data agregat anonim, sehingga informasi mengenai jumlah dan jenis kasus kekerasan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan tanpa membuka identitas maupun kerahasiaan korban.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong menyediakan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin, khususnya perempuan korban kekerasan, termasuk pendampingan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan layanan psikologis.
Sebagai langkah percepatan, Abdul Rasyid menawarkan satu program konkret yang diberi nama "Soppeng Satu Data Terpilah Gender".
Program tersebut diusulkan untuk direalisasikan dalam kurun waktu enam bulan, November 2026 hingga Mei 2027, dengan tiga target utama.
Pertama, tersedianya satu format baku data terpilah gender yang digunakan seluruh OPD.
Kedua, terbentuknya dashboard data terpilah yang dapat diakses publik dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban.
Ketiga, terlaksananya forum data setiap triwulan yang melibatkan BPS, DP3A, Bappeda, Diskominfo, LBH, dan organisasi perempuan.
Ia juga mengusulkan adanya komitmen bersama dari masing-masing pemangku kepentingan. Bappeda diharapkan memastikan setiap RKA OPD dilengkapi GBS, DP3A menerbitkan format baku data terpilah, BPKAD menyiapkan dukungan penganggaran PPRG, sementara camat dan lurah memperkuat pengumpulan data di wilayah masing-masing.
Sementara LBH dan organisasi masyarakat sipil diharapkan ikut mengawal pelaksanaan kebijakan serta memberikan kontribusi data dan pendampingan sesuai kewenangannya.
Abdul Rasyid menegaskan, keberhasilan PUG tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Ukuran utamanya adalah sejauh mana kebijakan dan anggaran pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil.
Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Soppeng memiliki modal sosial dan budaya yang kuat melalui nilai sipakatau, sipakalebbi, sipakainge, yakni saling memanusiakan, saling memuliakan, dan saling mengingatkan.
Nilai tersebut, menurutnya, perlu diterjemahkan ke dalam data yang akurat, anggaran yang berkeadilan, serta pelayanan publik yang mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat.
"Soppeng Maju, Perempuan Berdaya, Semua Terlindungi," menjadi pesan penutup dalam rekomendasi percepatan Pengarusutamaan Gender tersebut.
(Red/Her)
