Soppeng, Kabartujuhsatu.news,– Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Soppeng sepakat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan berbagai program strategis di bidang pertanahan, mulai dari percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga penguatan Reforma Agraria.
Kesepakatan tersebut mengemuka saat Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima audiensi Kepala Kantor BPN Kabupaten Soppeng yang baru, Agustini Pujiastuti, S.H., M.M., di ruang kerja Bupati, Selasa (30/6/2026).
Audiensi ini menjadi kunjungan perdana Agustini setelah resmi menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Soppeng. Ia didampingi mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Soppeng, Amir, S.ST., M.H., bersama sejumlah pejabat dan jajaran BPN.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus bersama. Di antaranya percepatan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyediaan lahan untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN), serta penguatan koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Bupati Soppeng menyambut baik kehadiran Kepala BPN yang baru dan berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Kantor BPN semakin erat dalam mendukung pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Bupati menerima rombongan BPN didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Dinas Sosial, Kepala Bagian Hukum, Camat Marioriawa, serta Sekretaris Desa Laringgi.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan, audiensi tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan langkah dalam mendukung pelaksanaan program-program pertanahan di Kabupaten Soppeng.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kantor BPN Kabupaten Soppeng, diharapkan berbagai program pertanahan dapat berjalan lebih optimal. Sinergi ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
