Morowali, Kabartujuhsatu.news,– Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di wilayah hukum Polres Morowali disebut mulai mengalami penurunan. Sejumlah persoalan hukum yang sebelumnya ramai menjadi perhatian publik hingga kini dinilai belum menunjukkan kejelasan penanganan.
Situasi tersebut memunculkan berbagai tanggapan masyarakat, terutama di media sosial dan forum-forum diskusi warga. Kritik pun mengarah kepada kepemimpinan Kapolres Morowali, AKBP Zulkarnain, S.H., S.I.K., yang dinilai belum mampu menjawab harapan masyarakat terkait penegakan hukum yang transparan dan responsif.
Masyarakat menilai ada perubahan pola penanganan aduan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Jika dulu berbagai laporan cepat mendapat respons dan perkembangan kasus rutin disampaikan kepada publik, kini justru banyak kasus yang dianggap “sunyi tanpa kabar”.
Beberapa persoalan yang sempat menyita perhatian publik di antaranya dugaan ijazah palsu Kepala Desa Tondo, dugaan korupsi pengadaan sapi di Dinas Pertanian Morowali, dugaan penggelapan dana tali asih Topogaro dan Torete, hingga dugaan pemalsuan SKPT atau SKT tanah di wilayah Torete.
Tak hanya itu, aktivitas penambangan ilegal galian batuan di Bungku Tengah dan Bahodopi juga menjadi sorotan. Warga mempertanyakan sejauh mana proses penindakan dilakukan aparat penegak hukum terhadap aktivitas yang dinilai terang-terangan terjadi.
Kasus perjudian sabung ayam yang disebut-sebut terbesar di Kecamatan Bahodopi pun ikut menjadi perhatian masyarakat. Hingga kini, publik mengaku belum mendapatkan informasi jelas mengenai perkembangan proses penyelidikan maupun tindakan hukum lanjutan.
Belum lagi persoalan penyalahgunaan BBM ilegal, kasus narkoba, serta maraknya pencurian kendaraan bermotor di sekitar kawasan industri Morowali yang dinilai masih meresahkan masyarakat.
“Aduan masyarakat banyak yang seperti jalan di tempat. Kami hanya ingin ada kepastian hukum dan keterbukaan informasi kepada publik,” ujar Lau, salah seorang warga Morowali kepada awak media.
Menurutnya, masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Warga hanya berharap aparat kepolisian dapat menunjukkan keseriusan dalam merespons laporan masyarakat serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka.
Kekecewaan serupa juga disampaikan seorang warga Bungku Selatan yang meminta namanya tidak dipublikasikan. Ia menilai, pada masa kepemimpinan Kapolres sebelumnya, komunikasi antara kepolisian dan masyarakat berjalan lebih baik.
“Dulu kalau ada persoalan masyarakat langsung direspons. Bahkan perkembangan kasus biasanya disampaikan lewat media. Sekarang masyarakat bertanya-tanya karena banyak kasus seolah hilang begitu saja,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung beberapa konflik antara masyarakat dan perusahaan yang sebelumnya dapat diselesaikan melalui pendekatan persuasif tanpa proses hukum terhadap warga.
“Sekarang ada masyarakat yang malah diproses hukum saat memperjuangkan hak mereka. Ini yang membuat publik mulai mempertanyakan keberpihakan aparat,” tambahnya.
Di tengah derasnya kritik masyarakat, publik berharap Polres Morowali segera melakukan evaluasi internal dan memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat. Media sosial seperti Facebook maupun grup WhatsApp warga saat ini dipenuhi berbagai kritik dan keluhan yang dinilai perlu dijadikan bahan introspeksi institusi kepolisian.
Masyarakat menilai, keterbukaan informasi terkait penanganan perkara sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Sebab tanpa transparansi, berbagai spekulasi liar akan terus berkembang di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Morowali terkait sejumlah kritik yang berkembang di tengah masyarakat tersebut.
(Umar)
