Makassar, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 27 pejabat administrator di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang digelar dalam suasana khidmat dan penuh makna yang dilangsungkan di Ruang Pola Sipakatau kantor Walikota Makassar. Senin (2/3/2026).
Prosesi pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bagian dari langkah strategis dalam penyegaran organisasi serta penguatan struktur birokrasi pemerintahan kota.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi.
Langkah ini dinilai penting guna memastikan roda pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara terukur.
Ia menekankan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta loyalitas terhadap kepentingan publik.
“Pejabat yang dilantik hari ini harus mampu menunjukkan profesionalisme dalam bekerja, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung percepatan program prioritas pembangunan kota,” tegasnya.
Menurutnya, dinamika pemerintahan menuntut aparatur sipil negara (ASN) untuk adaptif terhadap perubahan dan mampu bekerja dalam sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, pembaruan struktur organisasi menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Makassar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir.
Kehadirannya menjadi simbol dukungan penuh seluruh perangkat daerah terhadap kebijakan penataan dan penguatan sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah kota.
Momentum pelantikan ini dinilai memiliki arti penting dalam menjaga soliditas antar-OPD serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Dengan struktur organisasi yang diperbarui, diharapkan kolaborasi antarinstansi semakin optimal, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
Sebagaimana diketahui, sektor pekerjaan umum memegang peran vital dalam pembangunan kota, mulai dari infrastruktur jalan, drainase, penataan ruang, hingga fasilitas publik yang menunjang aktivitas masyarakat.
Rotasi jabatan dipandang sebagai bagian dari proses pembinaan karier ASN yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan kinerja.
Pemerintah Kota Makassar menilai dinamika organisasi yang sehat akan melahirkan lingkungan kerja yang kompetitif, produktif, serta berorientasi pada hasil.
Wali Kota juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
Setiap pejabat diminta untuk bekerja berdasarkan target dan indikator kinerja yang jelas, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil.
“Birokrasi yang profesional bukan hanya cepat dalam bekerja, tetapi juga bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Penegasan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, terutama di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, dan bebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Dengan penguatan struktur dan sumber daya aparatur, Pemerintah Kota Makassar optimistis mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, serta berintegritas.
Reformasi birokrasi yang dilakukan secara konsisten diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan realisasi program pembangunan.
Pelantikan 27 pejabat administrator ini menjadi salah satu langkah konkret dalam memastikan seluruh perangkat daerah bergerak searah dengan visi pembangunan kota.
Sinergi antar instansi dan profesionalisme aparatur akan menjadi fondasi utama dalam membawa Makassar menuju tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen terhadap pelayanan masyarakat, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan birokrasi yang tidak hanya responsif, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi kebutuhan warga kota.
(Red)
