Morowali, Kabartujuhsatu.news, Peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, kian memprihatinkan. Sejumlah pihak mulai angkat bicara menyuarakan perlawanan terhadap kondisi yang dinilai sudah berada pada titik mengkhawatirkan.
Setelah sebelumnya mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya, menyoroti maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut, kini aktivis anti narkoba, Rustam Lombe, turut menyampaikan keprihatinannya.
Menurut Rustam, peredaran narkoba di Morowali terbilang masif dan telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Ia menyebut, persoalan ini tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah merambah berbagai kalangan.
“Peredaran narkoba di Morowali sudah sangat meresahkan. Hampir semua kecamatan terdampak dan menyentuh berbagai kalangan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).
Rustam mengungkapkan, penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Morowali tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga pelajar tingkat SMP dan SMA, pemuda, karyawan swasta, hingga oknum aparatur pemerintahan.
Ia menyebut pernah terjadi penangkapan terhadap anggota DPRD aktif, oknum PNS, hingga kepala desa yang terlibat penyalahgunaan narkotika.
“Kita pernah dengar ada anggota DPRD Morowali aktif, oknum PNS sampai oknum kades yang ditangkap karena narkotika. Ini menunjukkan bahwa masalahnya sudah sangat serius,” tegasnya.
Berdasarkan peta kerawanan yang dipantau aktivis, wilayah Kecamatan Bahodopi disebut sebagai daerah dengan tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Morowali.
Selain Bahodopi, beberapa wilayah lain yang dinilai cukup rawan antara lain Kecamatan Bungku Tengah, Bungku Barat, Bungku Timur, serta Bungku Pesisir.
Namun demikian, Rustam menegaskan bahwa bukan berarti kecamatan lainnya bebas dari narkoba.
“Enam kecamatan lainnya juga ada, hanya saja mungkin dalam bentuk spot-spot tertentu. Artinya, hampir tidak ada wilayah yang benar-benar steril,” ungkapnya.
Rustam juga menyoroti pola penindakan hukum yang dinilainya belum menyentuh akar persoalan. Ia menilai, penegakan hukum selama ini cenderung berhenti pada level kurir dan pemakai, sementara bandar besar jarang tersentuh melalui pengembangan kasus.
“Yang sering ditangkap itu kurir dan pemakai. Mereka seperti pion yang dikorbankan untuk melindungi raja alias bandar besar,” katanya.
Situasi ini, lanjutnya, memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan mengapa jaringan besar di balik peredaran narkoba seolah sulit disentuh hukum.
“Kalau memang serius memberantas, seharusnya ada pengembangan kasus sampai ke bandar besar. Kalau tidak, publik pasti bertanya-tanya,” ujarnya.
Bahkan, Rustam berpendapat bahwa jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Sulawesi Tengah, Morowali bisa jadi merupakan wilayah dengan tingkat peredaran narkoba tertinggi.
“Kalau menurut saya, di antara kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, Morowali ini urutan pertama terbesar peredaran dan penyalahgunaan narkobanya,” bebernya.
Meski demikian, ia menilai gerakan pemberantasan narkoba masih belum menjadi perhatian serius semua pihak. Baik aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah dinilai belum maksimal dalam melakukan langkah-langkah komprehensif dan berkelanjutan.
Maraknya penyalahgunaan narkotika di Morowali dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan generasi muda dan masa depan daerah. Rustam menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak akan berarti jika persoalan narkoba terus dibiarkan.
“Sebagus apa pun program pemerintah, kalau penyalahgunaan narkoba masih marak dan pemberantasannya minim, menurut saya percuma saja,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk benar-benar mengibarkan bendera perang terhadap narkotika di Morowali.
“Ini bukan hanya tugas polisi atau BNN. Ini tanggung jawab kita semua. Kalau kita tidak bergerak bersama, generasi muda Morowali bisa jadi korban,” tandasnya.
(Red)
