Banda Aceh, Kabartujuhsatu.news, Sejak pertengahan November 2025, wilayah Sumatera bagian utara meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda bencana hidrometeorologi yang memicu banjir, banjir bandang, serta longsor secara meluas.
Fenomena ekstrem ini dipicu oleh bibit siklon tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar sebelum bergerak melintasi daratan Aceh, membawa suplai uap air dalam jumlah besar dari Selat Malaka dan memicu pembentukan awan konvektif masif.
Akibatnya, hujan ekstrem terjadi selama beberapa hari berturut-turut.
Dampak dari bencana tersebut sangat luas. Ratusan ribu warga terpaksa mengungsi, ratusan orang dilaporkan meninggal dunia, dan sejumlah wilayah mengalami kerusakan parah pada infrastruktur permukiman maupun fasilitas publik.
Sistem kelistrikan di beberapa daerah dilaporkan ambruk, sementara akses transportasi terputus akibat longsor dan tingginya genangan air.
Bahkan wilayah yang tidak terdampak langsung, seperti Kota Banda Aceh dan sekitarnya, tetap mengalami pemadaman listrik berkepanjangan akibat kerusakan tower dan gardu distribusi.
Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, meminta PT PLN (Persero) memberikan stimulus berupa pemotongan biaya tagihan listrik bagi masyarakat Aceh selama masa pemulihan pascabencana.
Menurutnya, kebijakan tersebut mendesak untuk dilakukan mengingat kondisi perekonomian warga yang sedang terpuruk.
“Pasca bencana ini, kondisi perekonomian masyarakat sedang terpuruk. Jangankan membiayai kehidupan sehari-hari, untuk bertahan hidup saja masih belum jelas.
"Terutama di kawasan yang mengalami kerusakan parah,” ujar Tuanku. “Sebab itu kita meminta kepada Pemerintah dan PLN untuk mengambil tindakan konkret untuk menyelamatkan kondisi perekonomian masyarakat dengan memberikan stimulus potongan biaya tagihan listrik hingga situasi kembali membaik".
Selain pemotongan tagihan listrik, Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tumad, juga meminta PLN menggratiskan biaya pemasangan meteran listrik baru bagi korban bencana yang rumahnya rusak atau hancur.
Menurutnya, banyak warga yang kini harus membangun kembali tempat tinggal dari awal, sehingga biaya pemasangan meteran tidak seharusnya menjadi beban tambahan.
“Kedepan kita juga meminta agar PLN bisa menggratiskan biaya pemasangan meteran baru bagi masyarakat yang ingin memasang meteran listrik pasca terjadi bencana banjir,” kata Tumad.
“Mungkin ada masyarakat yang kondisi rumahnya sudah hancur dan harus membangun rumah baru, maka biaya pemasangan meteran baru kita minta agar digratiskan".
Tumad menegaskan bahwa seluruh usulan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat Aceh yang terdampak bencana.
Ia menilai PLN sebagai perusahaan negara perlu menunjukkan keberpihakan pada rakyat di saat-saat sulit seperti sekarang.
Ia juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk terlibat aktif dalam mendukung kebijakan pro rakyat tersebut.
“PLN sebagai perusahaan besar milik negara tidak harus selalu memikirkan keuntungan besar. Terkadang harus juga berkorban untuk nasib rakyat Indonesia yang sedang kesulitan hidup akibat bencana yang terjadi,” tutupnya.
(Red)
