Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menghadapi tantangan fiskal berat pada tahun anggaran 2026 setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengonfirmasi adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp188,59 miliar.
Pemotongan ini membuat total TKD yang diterima Soppeng turun dari Rp905,25 miliar pada APBD 2025 menjadi Rp716,65 miliar pada 2026.
Dari total pengurangan tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan paling signifikan, yakni sebesar Rp115,25 miliar, disusul Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terpangkas Rp37,91 miliar.
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, mengakui bahwa pemotongan ini menjadi ujian berat bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Namun, ia menegaskan tidak akan menyerah dan akan menempuh berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
“Kita punya kapasitas fiskal yang kecil dan sangat bergantung pada dana transfer ke daerah. Tapi, terima atau tidak, kondisi itu harus dihadapi karena semua daerah mengalaminya.
"Sekarang tugas kami di pemerintah daerah untuk mencari solusi dan beradaptasi,” ujar Suwardi usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan bersama kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, pekan lalu.
Untuk menghadapi pemangkasan TKD tersebut, Suwardi bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle menyiapkan serangkaian langkah efisiensi dan inovasi pengelolaan keuangan daerah.
Ia menekankan pentingnya disiplin anggaran melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara konsisten di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Kami akan menempuh langkah ekstrem dengan efisiensi yang lebih detail lagi. Semua program harus sesuai koridor SIPD. Tak boleh ada kegiatan di luar sistem itu, agar anggaran lebih transparan dan terukur,” tegasnya.
Selain efisiensi, Pemkab Soppeng juga berencana memperluas penerapan layanan berbasis digital dan sistem one stop service untuk menghemat biaya operasional perkantoran.
Langkah ini diharapkan mampu menekan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), biaya administrasi, dan penggunaan sumber daya lainnya.
Dalam penyusunan APBD 2026, Suwardi menegaskan pihaknya akan lebih selektif dalam menyalurkan anggaran dengan memprioritaskan program-program strategis yang memiliki dampak langsung pada masyarakat.
“Kami fokus pada program yang benar-benar penting dan memberikan dampak besar, seperti pembangunan berkelanjutan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sektor produktif juga akan kami perkuat agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” kata Suwardi. Kamis (9/10/2025).
Tak hanya efisiensi, Suwardi juga berencana meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, serta peningkatan produktivitas Perusahaan Daerah (Perusda) dan aset pemerintah yang belum dimanfaatkan maksimal.
“Kami tidak akan menaikkan tarif pajak daerah, tapi akan memperketat pengawasan terhadap potensi pajak yang ada. Sektor dengan potensi penerimaan besar akan kami genjot, termasuk dari hasil aset daerah,” tambahnya.
Lebih jauh, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Soppeng.
Pemerintah daerah berkomitmen memperluas program Listrik Masuk Sawah untuk mengatasi kekurangan air di daerah tadah hujan serta menjaga stabilitas harga gabah dan produk pertanian lainnya.
“Ratusan titik program Listrik Masuk Sawah diharapkan bisa berjalan tahun depan agar petani tidak kesulitan air lagi. Ini bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah,” ujar Suwardi.
Dengan serangkaian langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap mampu menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan meski menghadapi keterbatasan fiskal akibat pemangkasan dana transfer dari pusat.
(Red)
