Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong penguatan sektor pertanian melalui optimalisasi lahan dan modernisasi sistem pengairan. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa Tahun Anggaran 2026.
Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan OPLAH Wilayah Soppeng digelar di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Kamis (1/10/2026).
Dalam kegiatan itu, Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BP-LIP) Kelas I Makassar, Dr. Rustan Massinai, S.TP., M.Sc., menyerahkan bantuan pemerintah secara simbolis kepada Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E.
Program OPLAH Non-Rawa tersebut mencakup lahan seluas 8.315,58 hektare dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar.
Program ini diarahkan untuk memperluas areal tanam, meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Bupati Soppeng Suwardi Haseng mengatakan pertanian masih menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian daerah. Karena itu, pengembangannya tidak hanya membutuhkan perluasan lahan, tetapi juga dukungan infrastruktur pengairan dan teknologi pertanian.
"Program OPLAH Non-Rawa ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan," ujar Suwardi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta BP-LIP Kelas I Makassar atas dukungan terhadap pengembangan pertanian di Soppeng.
Namun, Suwardi mengingatkan agar pelaksanaan program tidak berhenti pada penyaluran anggaran. Ketepatan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), tertib administrasi, serta kesesuaian pekerjaan di lapangan harus menjadi perhatian seluruh pihak.
"Anggaran ini adalah uang rakyat. Karena itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan petani," tegasnya.
Kepala BP-LIP Kelas I Makassar, Rustan Massinai, juga memberikan penekanan mengenai tata kelola bantuan.
Menurutnya, dana OPLAH merupakan amanah yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai peruntukan.
Kelompok tani penerima diminta memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara tertib serta dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah.
Rustan secara tegas mengingatkan agar program terbebas dari praktik mark-up anggaran, pengarahan pembelian, pengambilan sisa anggaran, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, maupun bentuk penyimpangan lainnya.
"Bantuan ini harus dimanfaatkan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Audit atau pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu," tegasnya.
Pelaksanaan OPLAH nantinya mendapat pendampingan dari penyuluh pertanian serta pengawasan pengawas dan konsultan individu, termasuk unsur pengawasan dan aparat penegak hukum.
Selain optimalisasi lahan, Pemkab Soppeng juga mendorong modernisasi sistem pengairan melalui penguatan pompanisasi dalam program Listrik Masuk Sawah.
Program tersebut diharapkan mampu membantu pemenuhan kebutuhan air pertanian, terutama ketika musim kemarau, sekaligus meningkatkan indeks pertanaman.
Dengan dukungan tersebut, lahan pertanian diharapkan dapat dimanfaatkan lebih optimal sehingga produksi pertanian meningkat dan ketahanan pangan daerah semakin kuat.
Suwardi meminta seluruh OPD, kelompok tani dan pihak terkait memperkuat koordinasi serta melakukan pengawasan secara berkala.
Ia menegaskan, keberhasilan OPLAH bukan hanya diukur dari luas lahan yang dioptimalkan atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan petani.
Rakor tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Soppeng, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, koordinator BPP, PPL lokasi OPLAH, Manager PLN wilayah Soppeng dan Pajalesang, pengawas kegiatan, serta para ketua dan pengurus kelompok tani.
(Red)
