Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 60,3 persen. Namun, hasil survei nasional Adidaya Institute juga mengungkap persoalan serius di tubuh pemerintahan, yakni 46,5 persen responden menilai para menteri Kabinet Merah Putih belum bekerja secara profesional.
Temuan yang dirilis pada Kamis (15/10/2026) itu memperlihatkan bahwa penilaian positif terhadap Presiden belum sepenuhnya diikuti kepuasan terhadap kinerja jajaran kabinet. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memastikan program prioritas berjalan efektif dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha Budiarto, menjelaskan bahwa kepuasan terhadap Prabowo antara lain dipengaruhi penilaian masyarakat terhadap stabilitas politik, keamanan nasional, gaya kepemimpinan, serta dampak program unggulan pemerintah.
Dalam survei yang berlangsung pada 15–21 September 2026, sebanyak 61,3 persen responden menilai pertahanan nasional cukup kuat. Sebanyak 54,8 persen menilai keamanan dan ketertiban terjaga, sedangkan 53,5 persen menilai situasi politik nasional cukup stabil.
Sebanyak 51,3 persen responden juga menyatakan setuju dengan gaya kepemimpinan Prabowo. Pada kelompok tersebut, kepuasan terhadap kinerja Presiden mencapai 88,7 persen.
Kendati demikian, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran secara keseluruhan tercatat sebesar 55,6 persen. Sementara itu, 36,2 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kepemimpinan Presiden, kinerja pemerintahan secara keseluruhan, dan profesionalisme para menteri merupakan aspek yang perlu dibaca secara terpisah.
Kinerja Menteri Dipertanyakan, Manfaat Program Jadi Ukuran
Adidaya Institute menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden berkaitan dengan pengalaman masyarakat dalam merasakan manfaat program unggulan pemerintah.
Pada kelompok responden yang merasakan dampak sedikitnya 10 dari 17 program prioritas, kepuasan terhadap Prabowo mencapai 90,7 persen. Sebaliknya, pada responden yang mengaku belum merasakan manfaat satu pun program, tingkat kepuasan hanya 34,2 persen.
Rahman menilai kondisi tersebut menjadi indikator penting bagi jajaran kabinet untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini indikator kuat bahwa kinerja para menteri belum memuaskan publik. Masyarakat bisa langsung menilai manfaat dari layanan masing-masing kementerian. Para menteri harus bekerja lebih keras lagi,” ujar Rahman.
Dalam penilaian responden terhadap anggota kabinet yang dinilai berkinerja baik dalam melayani masyarakat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh 13,5 persen. Posisi berikutnya ditempati Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan 11,6 persen dan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 10,8 persen.
Hasil ini menempatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan sebagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dirancang di tingkat pusat benar-benar terlaksana dengan baik hingga menyentuh kebutuhan masyarakat.
MBG Didukung, Masalah Tata Kelola Mengemuka
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling dikenal dalam survei tersebut. Tingkat pengenalannya mencapai 93,4 persen, disusul Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebesar 81,3 persen.
Dari sisi dukungan, sebanyak 69,9 persen responden menyatakan setuju terhadap MBG. Sebanyak 66,5 persen menilai program itu memberikan manfaat nyata, sementara 61,6 persen menginginkan pelaksanaannya dilanjutkan.
Sebanyak 63 persen responden mengaku melihat dampak langsung MBG terhadap keluarga. Adapun 63,4 persen menilai program tersebut berdampak terhadap perbaikan kesehatan dan gizi.
Meski memperoleh dukungan cukup besar, pelaksanaan program prioritas pemerintah masih menghadapi persoalan tata kelola.
Sebanyak 28,2 persen responden menyebut tata kelola sebagai masalah utama dalam pelaksanaan 17 program unggulan pemerintah. Persoalan sosialisasi berada di urutan kedua dengan 19,8 persen, diikuti masalah anggaran sebesar 18,3 persen. Sementara itu, 9,8 persen responden menyoroti korupsi.
Khusus untuk MBG, sebanyak 25,7 persen responden menyoroti korupsi sebagai persoalan. Pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, angka tersebut tercatat sebesar 12 persen.
Angka-angka itu menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari luasnya pengenalan atau tingginya dukungan masyarakat. Pengawasan, keterbukaan anggaran, dan akuntabilitas pelaksanaan tetap menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.
BGN Didorong Perkuat Pengawasan dan Transparansi
Tingkat kepercayaan responden terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat sebesar 55 persen. Sementara itu, 52,9 persen responden menyatakan yakin lembaga tersebut mampu menjalankan MBG dengan baik.
Kepuasan terhadap MBG dilaporkan meningkat dari 46,6 persen menjadi 49,6 persen setelah pergantian kepala BGN. Namun, Adidaya Institute mengingatkan bahwa perubahan tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati karena masih berada dalam rentang margin of error survei.
Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, merekomendasikan pemeriksaan berkala terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), transparansi anggaran, penyediaan saluran pengaduan, serta pelibatan peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal.
Ia juga mendorong pemerintah membuka informasi anggaran MBG di setiap SPPG dan memublikasikan hasil audit secara berkala.
Transparansi tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran dapat diawasi dan pelaksanaan program dapat dievaluasi secara terbuka. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat ditangani dan manfaat program bisa lebih optimal dirasakan masyarakat.
Survei Libatkan 1.240 Responden
Survei Adidaya Institute dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.240 responden yang tersebar di 38 provinsi pada 15–21 September 2026.
Pemilihan responden menggunakan metode probability sampling melalui 124 titik sampel di 122 kabupaten/kota. Adidaya menyebut survei tersebut memiliki margin of error sekitar 2,78 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Namun, materi survei yang disampaikan belum merinci distribusi responden berdasarkan wilayah, karakteristik demografis, maupun penerapan pembobotan sampel.
Secara keseluruhan, survei ini memberikan gambaran bahwa kepuasan terhadap Prabowo masih ditopang oleh persepsi positif terhadap kepemimpinan dan sejumlah program prioritas. Di sisi lain, penilaian terhadap profesionalisme menteri dan tata kelola program menunjukkan masih adanya ruang perbaikan.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menjembatani kepercayaan terhadap Presiden dengan kinerja nyata seluruh jajaran kabinet. Tanpa pelayanan yang profesional, pengawasan yang kuat, dan keterbukaan pengelolaan anggaran, dukungan terhadap program prioritas berisiko tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kepuasan terhadap pelaksanaannya.
(Jamira)
