Makassar, Kabartujuhsatu.news, Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Rabu (13/5/2026), mendadak jadi sorotan. Pasalnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin akhirnya buka suara terkait sederet rekomendasi tajam DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Dalam rapat yang digelar di Balai Kota Makassar itu, pria yang akrab disapa Appi tersebut mengaku sangat menghargai masukan dari legislatif. Bahkan, ia menegaskan seluruh rekomendasi DPRD bakal segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
“Rekomendasi ini menjadi penguatan bagi kami agar setiap program pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran,” tegas Appi di hadapan peserta sidang.
Rapat paripurna tersebut membahas pengumuman masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025/2026 yang dirangkaikan dengan penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2025.
Tak sedikit pihak menilai rekomendasi DPRD kali ini menjadi “alarm keras” bagi jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk lebih serius membenahi berbagai sektor pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Namun demikian, Appi justru melihat rekomendasi tersebut sebagai bentuk perhatian besar DPRD terhadap jalannya pemerintahan di Kota Daeng.
Menurut politisi Golkar itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam memastikan pembangunan berjalan maksimal dan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami akan segera menyusun langkah-langkah strategis yang terukur, baik melalui dokumen perencanaan, penganggaran, maupun regulasi seperti Perda dan Perwali,” ujarnya.
Appi juga kembali menegaskan komitmennya mewujudkan visi Makassar sebagai kota unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan melalui program prioritas “Sapta Mulia”.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham turut menegaskan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah kota dan DPRD.
Menurut Aliyah, rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan formal tahunan, melainkan bahan evaluasi penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Kami berharap komunikasi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi menghadirkan pembangunan yang lebih maju dan responsif,” katanya.
Rapat tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, serta sejumlah kepala SKPD Pemkot Makassar.
Kini publik menanti, sejauh mana rekomendasi DPRD benar-benar diterapkan Pemkot Makassar dalam kebijakan nyata di lapangan. Sebab, masyarakat tentu berharap hasil rapat tidak berhenti hanya di meja sidang semata.
(Red)
