Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah melalui forum Rembuk Pendidikan yang kini memasuki hari kedua, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng ini masih berfokus pada persoalan krusial, yakni pemetaan serta distribusi tenaga pendidik di seluruh wilayah kabupaten.
Rembuk pendidikan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor pendidikan.
Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, yang memberikan arahan strategis terkait upaya pemerataan guru.
Peserta kegiatan pada hari kedua terdiri dari para kepala sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Soppeng, serta kepala sekolah dasar dari sejumlah kecamatan, yakni Liliriaja, Donri-Donri, Citta, dan Lalabata. Kehadiran para kepala sekolah ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata terkait kondisi pendidikan di lapangan.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Nur Alim, menegaskan bahwa persoalan distribusi guru masih menjadi tantangan utama yang harus segera ditangani.
Ia menyebutkan bahwa ketidakseimbangan jumlah guru antar satuan pendidikan berdampak pada efektivitas proses belajar mengajar.
Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr Nurmal Idrus.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini Kabupaten Soppeng mengalami kelebihan sekitar 130 guru. Namun di sisi lain, masih terdapat sejumlah wilayah yang justru kekurangan tenaga pendidik.
“Kondisi ini tentu berdampak langsung terhadap kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh siswa. Di satu tempat terjadi penumpukan, sementara di tempat lain kekurangan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng Suwardi Haseng menegaskan bahwa ketimpangan distribusi guru tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Pemerintah daerah, kata dia, akan melakukan pemetaan secara berkala guna memastikan kebutuhan tenaga pendidik dapat terpenuhi secara merata di seluruh wilayah.
Ia juga menyoroti dampak langsung yang dirasakan oleh para guru akibat distribusi yang tidak seimbang.
Menurutnya, kelebihan guru di suatu sekolah dapat menyebabkan sebagian guru tidak memenuhi jumlah jam mengajar yang dipersyaratkan, sehingga berpengaruh terhadap sertifikasi serta pendapatan mereka.
“Penumpukan guru di satu tempat sementara di tempat lain kekurangan harus segera diatasi. Jika kelebihan, ada guru yang tidak cukup jam mengajarnya dan tidak mendapatkan sertifikasi. Ini tentu berdampak pada kesejahteraan dan pendapatan guru itu sendiri,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati menilai bahwa forum rembuk pendidikan seperti ini memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan para tenaga pendidik di lapangan.
Dengan adanya dialog terbuka, diharapkan kesenjangan informasi dapat diminimalisir dan kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
“Rembuk seperti ini sangat bermanfaat karena mampu mengurangi gap informasi antara pemerintah daerah dengan para guru di lapangan,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil diskusi dan masukan yang diperoleh selama pelaksanaan rembuk pendidikan akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi oleh Dewan Pendidikan.
Rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan ke depan.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap mampu menciptakan sistem distribusi tenaga pendidik yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan demi peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
(Red)
