Soppeng, Sulawesi Selatan, Kabartujuhsatu.news, Kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai terasa nyata di Kabupaten Soppeng. Pada Rabu (1/4/2026), antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat terlihat mengular di SPBU Pertamina Kota Watansoppeng.
Pemandangan ini tidak hanya mencerminkan tingginya kebutuhan BBM, tetapi juga memicu keresahan publik yang mulai mempertanyakan stabilitas distribusi bahan bakar di daerah tersebut.
Sejumlah warga mengaku harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan BBM. Situasi ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik tidak sehat dalam rantai distribusi, khususnya oleh para penjual BBM eceran atau yang dikenal sebagai “pertamini”.
Salah satu warga, Buhari, yang turut mengantre, menyampaikan kecurigaannya.
Ia menduga sejumlah pemilik pertamini sengaja menimbun BBM dalam jumlah besar dengan dalih stok habis.
Menurutnya, tindakan tersebut didorong oleh spekulasi kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.
“Bisa jadi mereka menahan stok karena takut harga naik. Akibatnya masyarakat umum yang dirugikan karena harus antre panjang,” ujar Buhari.
Ia pun mendesak pihak Pertamina agar lebih tegas dalam mengawasi penyaluran BBM, khususnya kepada pembeli dalam jumlah besar yang diduga untuk dijual kembali secara eceran.
Menurutnya, jika tidak ada pembatasan atau pengawasan ketat, potensi kelangkaan akan semakin besar.
“Kalau memang untuk dijual lagi, seharusnya dibatasi. Jangan sampai masyarakat umum kalah dengan pengecer,” tambahnya.
Namun demikian, pihak SPBU Pertamina di Kota Watansoppeng memberikan pandangan berbeda.
Saat dimintai keterangan, pihak SPBU mengaku tidak sepenuhnya yakin bahwa kelangkaan BBM di tingkat pengecer disebabkan oleh hambatan distribusi dari SPBU.
Menurut mereka, selama ini proses pengisian BBM bagi pembeli, termasuk yang membeli untuk dijual kembali, berjalan lancar tanpa kendala berarti.
“Kalau dari sisi pengambilan di SPBU, sejauh ini lancar. Jadi kami juga tidak bisa memastikan kalau semua pengecer kehabisan stok karena distribusi,” ungkap salah satu petugas.
Pernyataan tersebut justru memunculkan tanda tanya baru di tengah masyarakat. Jika distribusi dari SPBU berjalan normal, lalu apa yang menyebabkan kelangkaan di tingkat pengecer dan antrean panjang di SPBU?
Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi masalah yang lebih kompleks, mulai dari perilaku spekulatif, lemahnya pengawasan distribusi, hingga kemungkinan adanya praktik penimbunan yang luput dari pengawasan.
Situasi ini menjadi peringatan bagi pihak terkait, baik Pertamina maupun pemerintah daerah, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di wilayah Soppeng.
Transparansi dan pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci untuk mencegah keresahan masyarakat semakin meluas.
Jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin antrean panjang yang terjadi hari ini hanyalah awal dari krisis distribusi BBM yang lebih besar di daerah kabupaten Soppeng.
(Red)
