Aceh, Kabartujuhsatu.news, Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang pada Sabtu (4/4/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan penanganan pengungsi berjalan optimal, khususnya bagi warga yang masih tinggal di tenda darurat.
Dalam agenda tersebut, Tito menyambangi tiga desa di Kecamatan Sekerak, yakni Lubuk Sidup, Tanjung Gelumpang, dan Sekumur.
Ia berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengar keluhan serta memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
Dalam keterangannya, Tito mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi mengalami penurunan signifikan dibandingkan masa awal bencana yang terjadi pada akhir November 2025.
Saat itu, jumlah pengungsi mencapai sekitar 2,1 juta jiwa yang tersebar di tiga provinsi terdampak. Kini, jumlah tersebut telah berkurang drastis.
“Jika dihitung, pengungsi yang masih tinggal di tenda hanya sekitar 300 kepala keluarga atau kurang lebih 1.000 jiwa. Artinya, lebih dari 99 persen pengungsi sudah tidak lagi berada di tenda,” ujarnya.
Meski demikian, Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan sisa pengungsi yang masih membutuhkan bantuan.
Ia memastikan perhatian penuh tetap diberikan, terutama bagi warga terdampak di Aceh Tamiang dan wilayah Kabupaten Bireuen yang juga masih dalam tahap pemulihan.
Dalam peninjauan tersebut, Tito juga melihat langsung progres pembangunan hunian sementara (huntara) di beberapa lokasi, termasuk di Desa Sekumur. Ia optimistis pembangunan huntara dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.
Namun, ia mengakui adanya sejumlah kendala di lapangan, terutama kondisi geografis seperti akses jalan yang terdampak longsor. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat distribusi material dan proses pembangunan.
“Mudah-mudahan cuaca mendukung, sehingga dalam waktu dekat seluruh huntara yang dibangun di lokasi masing-masing warga bisa segera rampung oleh BNPB,” katanya.
Selain fokus pada hunian, pemerintah juga terus menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan pangan seperti lauk-pauk, perlengkapan rumah tangga, hingga dukungan untuk pemulihan ekonomi warga.
Salah satu perhatian utama yang disoroti Tito adalah kebutuhan air bersih. Menanggapi aspirasi masyarakat, pemerintah melalui BNPB dan Satgas PRR akan membangun sumur bor di sejumlah titik.
Langkah ini diharapkan mampu mengatasi kesulitan akses air bersih yang selama ini menjadi keluhan utama warga di lokasi pengungsian.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang pembangunan hunian tetap (huntap) secara terpusat. Rencana ini muncul berdasarkan aspirasi masyarakat yang ingin direlokasi dari kawasan rawan bencana, terutama yang berada di bantaran sungai.
“Tadi kami sudah mendengar langsung dari masyarakat dan kepala desa. Karena wilayah ini rawan, masyarakat menghendaki pembangunan hunian tetap dalam bentuk kompleks yang lebih aman,” ujarnya.
Pembangunan huntap akan dilakukan setelah pemerintah memastikan ketersediaan lahan. Proses ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat realisasi.
Sementara itu, selama masa transisi, pemerintah memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi melalui penyediaan hunian sementara serta bantuan sosial berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga, antara lain perlengkapan ibadah, paket sembako, peralatan dapur, serta toren air berkapasitas 2.000 liter.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh Bupati Aceh Tamiang, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait lainnya.
(Red)
