Makassar, Kabartujuhsatu.news, – Pernyataan tegas disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam pertemuan besar bersama pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan.
Ia menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan sosial (bansos) bukan berada di tangan pemerintah daerah, melainkan sepenuhnya ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik melalui sistem data nasional.
Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan silaturahmi Kementerian Sosial bersama pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Sabtu (18/4/2026).
Dalam forum tersebut, Mensos menegaskan bahwa seluruh penetapan penerima bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini dikelola secara terpusat untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Penentuan penerima tidak lagi berdasarkan usulan subjektif daerah, tetapi berbasis data nasional yang terintegrasi,” tegasnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa akurasi data tetap sangat bergantung pada pembaruan di tingkat daerah. Tanpa pemutakhiran rutin, potensi salah sasaran tetap bisa terjadi.
Menanggapi hal ini, Bupati Soppeng Suwardi Haseng langsung menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk memperkuat validitas data masyarakat.
“Kami siap memastikan data yang menjadi dasar penentuan desil benar-benar akurat. Ini kunci agar bansos tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng akan menggerakkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat desa dan kelurahan, untuk aktif melakukan pembaruan data secara berkelanjutan.
Tak hanya soal bansos, Suwardi juga menyoroti program unggulan Kementerian Sosial, yakni Sekolah Rakyat, yang kini mulai menunjukkan dampak nyata di wilayahnya.
“Kami sangat bersyukur Soppeng menjadi salah satu daerah pelaksana. Program ini sudah berjalan dan kini memasuki tahap pembangunan infrastruktur permanen,” ungkapnya.
Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus menjadi solusi jangka panjang dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama sejumlah kepala daerah dan ratusan pilar sosial.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah terkait kebijakan sosial nasional, khususnya dalam memastikan bahwa bantuan negara benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
(Red)
