Makassar, Kabartujuhsatu.news,– Langkah tegas Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dalam menata wajah kota terus menuai dukungan luas dari masyarakat.
Kebijakan pengembalian fungsi trotoar dan drainase yang selama ini disalahgunakan oleh lapak dan bangunan liar dinilai sebagai langkah tepat demi kenyamanan dan keselamatan publik.
Penertiban yang dilakukan di sejumlah titik strategis seperti Jalan Maipa, Jalan Alauddin, dan Jalan Datuk Museng menjadi sorotan warga.
Berbagai video yang merekam proses penertiban beredar luas di media sosial, disertai komentar positif dari masyarakat yang menyambut baik upaya pemerintah dalam menata kota.
Warga menilai, selama puluhan tahun hak pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas telah terampas akibat pendirian lapak dan bangunan liar di atas trotoar, bahkan hingga menutup saluran drainase.
Kondisi tersebut kerap memicu kemacetan, mengganggu estetika kota, serta memperparah genangan air saat musim hujan.
“Kami sebagai pejalan kaki sangat dirugikan. Trotoar seharusnya untuk umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujar salah seorang warga dalam unggahan media sosial yang viral.
Namun demikian, di tengah dukungan publik yang menguat, muncul upaya dari oknum tidak bertanggung jawab yang berusaha menghambat kebijakan penataan kota tersebut.
Salah satu caranya dengan membuat dan menyebarkan video provokatif bernuansa hoaks, yang menggiring opini seolah-olah pemerintah kota bertindak sewenang-wenang dan merugikan masyarakat kecil.
Upaya tersebut dinilai gagal memengaruhi kepercayaan publik. Berdasarkan survei terbaru Parameter Politik Indonesia (PPI), tingkat persetujuan masyarakat terhadap kebijakan pengembalian fungsi trotoar dan drainase tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang menolak.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas warga Makassar mendukung penataan kota yang lebih tertib, bersih, dan manusiawi.
Pengamat tata kota menilai, penertiban yang dilakukan Pemkot Makassar merupakan langkah awal yang penting untuk menciptakan kota yang ramah pejalan kaki, berkelanjutan, dan sesuai dengan perencanaan tata ruang.
Selain itu, kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada kepentingan publik yang lebih luas.
Salah satu warga Makassar, Amir, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Wali Kota Makassar.
Ia meminta pemerintah tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif yang sengaja dimainkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Janganmi dihiraukan itu berita hoaks, Pak Wali. Itu kerjanya orang-orang yang tidak mau lihat Kota Makassar bersih dan maju. Saya curiga itu oknum yang selama ini diuntungkan dari kondisi kota yang amburadul,” tegas Amir. Minggu (8/2/2026).
Amir juga berharap penertiban dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan hanya di titik-titik tertentu.
Menurutnya, ketegasan pemerintah menjadi kunci agar penataan kota tidak kembali ke kondisi semula.
Pemerintah Kota Makassar sendiri menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan sosialisasi kepada para pedagang.
Pemkot juga berkomitmen untuk mencari solusi penataan yang adil, termasuk penyiapan lokasi usaha yang lebih tertib dan tidak melanggar fungsi fasilitas umum.
Dengan dukungan masyarakat yang terus mengalir, Pemkot Makassar optimistis upaya penataan kota akan berjalan konsisten.
Pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif menjaga ketertiban demi terwujudnya Makassar yang bersih, rapi, inklusif, dan nyaman untuk semua.
(Red)
