Makassar, Kabartujuhsatu.news, Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali menuai perbincangan publik. Pernyataan tegas Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak Polri berada di bawah kementerian mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan, termasuk akademisi di Sulawesi Selatan.
Sikap Kapolri tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa Polri lebih tepat berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat reformasi dan sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Bahkan, Kapolri menyampaikan pernyataan yang menyita perhatian publik, bahwa jika harus memilih menjabat sebagai kepala kementerian kepolisian, ia lebih memilih menjadi petani.
Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen kuat Kapolri dalam menjaga independensi dan profesionalisme institusi Polri.
Sikap ini pun mendapat dukungan luas, termasuk dari kalangan akademisi di Kota Makassar.
Salah satu dukungan datang dari akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. Muhammad Khalifa Mustami.
Dalam sebuah video singkat yang beredar, ia menyampaikan pandangannya terkait posisi Polri dalam struktur pemerintahan Indonesia. Rabu (28/1/2025).
Menurut Prof. Muhammad Khalifa Mustami, secara historis dan konstitusional, Polri memang lebih tepat berada langsung di bawah Presiden.
Ia menilai bahwa penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan peran strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Berdasarkan sejarah dan perjalanan bangsa Indonesia menuju negara yang maju, Polri harus tetap berada di bawah Presiden. Ini penting untuk menjaga stabilitas, profesionalisme, serta kepercayaan publik,” ujar Prof. Khalifa.
Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar tersebut juga menegaskan dukungannya terhadap Polri agar tetap menjadi institusi yang dekat dengan masyarakat.
Ia berharap Polri senantiasa menjadi cahaya dan pengayom bagi rakyat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia.
“Saya sangat setuju Polri tetap berada di bawah Presiden. Insya Allah, Polri selalu menjadi cahaya bersama masyarakat. Bravo untuk Polri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Khalifa Mustami menyampaikan keyakinannya bahwa negara akan tetap aman, tenteram, dan kondusif apabila kekuatan dan kewenangan Polri dijaga sebagaimana mestinya, yakni berada langsung di bawah kendali Presiden.
“Kami yakin negara ini akan tetap tentram dan adem jika Polri dijaga power-nya, yaitu tetap berada di bawah Presiden secara langsung,” tutupnya.
Dukungan dari kalangan akademisi ini menambah deretan suara publik yang menilai bahwa independensi Polri merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi, supremasi hukum, serta keamanan nasional.
Di tengah berbagai tantangan global dan dinamika sosial, posisi Polri yang kuat dan profesional dinilai menjadi kunci dalam menjaga keutuhan dan ketenteraman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
(Red)
