Makassar, Kabartujuhsatu.news,– Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan keseriusannya dalam menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Pemkot Makassar memperkuat kolaborasi strategis dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi antara Pemerintah Kota Makassar dan BBPOM Makassar yang berlangsung di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026).
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat.
Isu yang dibahas mencakup keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, pengendalian resistensi antimikroba, hingga peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM lokal.
Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar.
“Ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga upaya menjajaki dan memperkuat komitmen bersama dalam pengawasan obat dan makanan demi melindungi kesehatan masyarakat,” ungkap Yosef.
Menurutnya, pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.
Ia menegaskan bahwa BBPOM tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan tugas tersebut.
“Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, dampaknya sangat luas. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama,” ujarnya.
Yosef memaparkan sejumlah program BBPOM yang dapat disinergikan dengan Pemkot Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan.
Program tersebut meliputi intervensi keamanan pangan di sekolah, keluarga, dan pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program pangan aman pada tahun 2020.
“Fokus kami adalah menanamkan kesadaran keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak hingga masyarakat luas,” jelasnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam pengawasan dan edukasi obat serta makanan. Kolaborasi tersebut dinilai telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Yosef turut menyoroti persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang kini menjadi tantangan global.
Ia mengapresiasi langkah Wali Kota Makassar yang telah menerbitkan Surat Edaran terkait rasionalitas penggunaan antibiotik.
Penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti tidak menghabiskan dosis, menurut Yosef dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. Dampaknya sangat serius, mulai dari meningkatnya biaya perawatan, lamanya masa rawat inap, hingga risiko kematian akibat infeksi berat.
“Kami berharap Surat Edaran ini dapat menjadi dasar edukasi bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan antibiotik,” tegasnya.
Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.
Penggunaan antibiotik pada hewan ternak pun menjadi perhatian karena residunya dapat berdampak pada kesehatan manusia.
Di sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan siap mendukung program unggulan Pemkot Makassar dalam pemberdayaan UMKM.
Saat ini, jumlah pelaku usaha di Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.
“Kami ingin mendorong UMKM agar memiliki izin edar. Selain memenuhi regulasi, hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai jual produk,” ujar Yosef.
BBPOM menyediakan berbagai bentuk dukungan, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP. BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis melalui pelatihan dan pengawasan intensif.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama BBPOM dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Pemerintah kota sangat membutuhkan dukungan dan sinergi dari semua pihak. Pada prinsipnya, kolaborasi ini sudah berjalan baik dan ke depan harus semakin diperkuat,” ujarnya.
Munafri menekankan bahwa seluruh pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Kota Makassar.
“UMKM makanan wajib memiliki sertifikat sanitasi dan higienitas. Ini bukan pilihan, tapi keharusan,” terangnya.
Ia juga menyoroti kondisi fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Menurutnya, kebersihan toilet tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga citra Kota Makassar di mata wisatawan.
“Di era digital, satu rumah makan dengan toilet yang tidak layak bisa langsung viral dan berdampak buruk pada citra kota,” kata Munafri.
Menutup pernyataannya, Munafri berharap BBPOM dapat terus berperan aktif dalam pendampingan, sertifikasi, serta edukasi penggunaan obat yang rasional di tengah masyarakat.
“Kami berharap BBPOM benar-benar hadir bersama pemerintah kota untuk mencegah penyalahgunaan obat dan menjaga kesehatan warga Makassar,” pungkasnya.
(Red)
