Maknai Pergantian Tahun, Ketua Investigasi dan Monitoring LHI Soroti Maraknya Proyek Bermasalah
  • Jelajahi

    Copyright © kabartujuhsatu.news
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Layanan Publikasi Media Online : Iklan, Berita, Banner

    Layanan Publikasi Media Online : Iklan, Berita, Banner
    Klik Gambar Inaproc Kabartujuhsatu di Kolom Pencarian

    Daftar Blog Saya

    Maknai Pergantian Tahun, Ketua Investigasi dan Monitoring LHI Soroti Maraknya Proyek Bermasalah

    Kabartujuhsatu
    Kamis, 01 Januari 2026, Januari 01, 2026 WIB Last Updated 2026-01-01T08:35:46Z
    masukkan script iklan disini

    Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Pergantian tahun dimaknai sebagai momentum penting untuk melakukan introspeksi diri dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan serta para pemangku kebijakan. 


    Hal tersebut disampaikan Ketua Investigasi dan Monitoring Lembaga Hak Asasi Manusia Indonesia (LHI), Mahmud, saat ditemui di Soppeng, Kamis (1/1/2025). 


    Menurut Mahmud, akhir dan awal tahun seharusnya tidak hanya diperingati sebagai seremonial semata, tetapi menjadi titik refleksi atas berbagai persoalan yang terjadi sepanjang tahun berjalan. 


    Ia menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam mengevaluasi capaian maupun kegagalan, khususnya dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.


    “Pergantian tahun adalah waktu yang tepat untuk introspeksi. Kita harus jujur melihat apa saja yang sudah berjalan baik dan apa yang masih bermasalah. Jangan menutup mata terhadap fakta di lapangan,” ujarnya.


    Mahmud menyoroti masih banyaknya proyek pembangunan yang dinilai bermasalah, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. 


    Ia menyebut sejumlah proyek terindikasi tidak sesuai spesifikasi, mangkrak, atau tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.


    Selain itu, Mahmud juga menyinggung maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terus terungkap. 



    Menurutnya, praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang layak.


    “Kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang masih sering kita temukan. Ini menjadi alarm serius bahwa sistem pengawasan perlu diperkuat dan integritas aparatur harus terus ditingkatkan,” tegasnya.


    Ia menilai lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi menjadi faktor utama munculnya berbagai persoalan tersebut. 


    Oleh karena itu, Mahmud mendorong agar seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil, berperan aktif dalam mengawal jalannya pembangunan.


    LHI, kata Mahmud, berkomitmen untuk terus melakukan investigasi dan monitoring terhadap proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara. 


    Ia berharap hasil temuan di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus perbaikan ke depan.


    Menutup pernyataannya, Mahmud mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan tahun yang baru sebagai awal perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan. 


    Menurutnya, tanpa introspeksi dan komitmen bersama, persoalan yang sama akan terus berulang dari tahun ke tahun.


    (Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini