Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Proyek rehabilitasi sekolah yang tengah berlangsung di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, kembali menjadi bahan perbincangan hangat masyarakat.
Pada tahun 2025 ini, proyek yang menelan anggaran lebih dari satu miliar rupiah tersebut menuai sorotan karena munculnya dugaan kurangnya transparansi dan indikasi pekerjaan yang dinilai tidak sesuai standar.
Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah rehabilitasi pagar SDN 148 Sanuale.
Spanduk proyek yang terpasang di lokasi, yang seharusnya memuat informasi lengkap terkait penggunaan anggaran, justru menampilkan data yang sangat minimal.
Total dana proyek sebesar Rp 1.115.049.000 dari APBN 2025 tercantum, namun tanpa rincian pembagian anggaran per item pekerjaan, volume material, spesifikasi teknis, ataupun uraian metode kerja.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari warga sekitar: mengapa informasi dasar yang biasanya wajib dicantumkan justru tidak tersedia?
Pantauan langsung dari tim media menunjukkan adanya sejumlah hal yang menimbulkan kekhawatiran publik.
Beberapa bagian pagar yang sedang direhabilitasi tampak dikerjakan secara kurang cermat, mulai dari pasangan batu yang tampak kurang kuat, proses finishing yang tidak rapi, hingga bagian-bagian tertentu yang terlihat seakan dikerjakan tanpa pengawasan teknis memadai.
Kesan adanya pekerjaan yang terburu-buru atau tidak mengikuti standar konstruksi membuat dugaan penyimpangan semakin menguat di kalangan masyarakat.
Terkait hal itu, Ketua Tim Investigasi dan Monitoring Lembaga Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LAK-HAM Indonesia/LHI), Mahmud Cambang, turut memberikan tanggapan atas temuan tersebut.
Ia menilai bahwa minimnya informasi dalam spanduk proyek berpotensi melanggar prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
“Spanduk proyek ini seperti menutupi fakta penting. Tidak ada rincian anggaran per item pekerjaan. Itu menimbulkan banyak pertanyaan. Proyek yang dibiayai negara harus jelas, transparan, dan dapat diakses informasi detailnya oleh masyarakat,” ujarnya pada Minggu (7/12/2025).
Mahmud menjelaskan bahwa setiap proyek konstruksi, terlebih yang menggunakan dana APBN, wajib memuat rincian material, volume pekerjaan, kebutuhan tenaga kerja, dan biaya masing-masing komponen.
Ketidakjelasan ini, menurutnya, justru membuka ruang munculnya dugaan penyimpangan.
Proyek rehabilitasi tersebut diketahui dikerjakan oleh CV Tapak Buana Konstruksi, dengan pengawasan dari PT Baitama Karya Konsultan.
Hingga berita ini diturunkan, kedua pihak belum memberikan pernyataan resmi terkait absennya rincian anggaran dan teknis pekerjaan pada papan informasi.
Situasi ini makin memperluas spekulasi publik bahwa persoalan dalam proyek ini tidak hanya menyangkut kualitas fisik pekerjaan, namun juga potensi ketidakberesan dalam manajemen anggaran.
Sebagai proyek yang memanfaatkan uang negara, masyarakat merasa memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dialokasikan di setiap bagian pekerjaan.
Tanpa rincian anggaran dan tanpa penjelasan dari pihak terkait, dugaan adanya ketidakwajaran pun semakin berkembang.
Apakah persoalan ini hanyalah akibat kelalaian administrasi, atau justru mengarah pada praktik mark-up dan penyimpangan anggaran?
Publik kini menunggu langkah tegas dari aparat terkait untuk menelusuri kejanggalan yang mulai terang benderang.
(Tim)
