Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Dalam upaya memastikan akuntabilitas pelaksanaan proyek pemerintah daerah, Ketua Tim Investigasi dan Monitoring Lembaga Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LHI), Mahmud Cambang, kembali melakukan peninjauan lapangan terhadap proyek pembangunan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Soppeng. Rabu (12/11/2025).
Kunjungan tersebut bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari langkah strategis lembaga dalam mengawal penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari hasil peninjauan di lokasi proyek, tampak para pekerja sedang melaksanakan pekerjaan plesteran dinding dan perakitan rangka atap bangunan.
Suasana kerja terlihat cukup aktif, dengan material bangunan tertata dan aktivitas pengawasan yang berjalan beriringan.
Menurut pengawas proyek, progres fisik hingga saat ini telah mencapai sekitar 48 persen.
“Kami berupaya menyelesaikannya sesuai petunjuk teknis agar segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan proyek tetap memperhatikan standar mutu konstruksi serta keselamatan kerja, mengingat bangunan ini akan difungsikan untuk pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Dalam kesempatan tersebut, Mahmud Cambang menegaskan pentingnya pengawasan bersama terhadap proyek pemerintah yang dibiayai oleh uang rakyat.
“Kami ingin memastikan pekerjaan ini berjalan sesuai spesifikasi dan standar yang berlaku, sehingga hasilnya benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, proyek pembangunan fasilitas publik seperti Kantor PPA tidak hanya menjadi simbol pelayanan pemerintah, tetapi juga wujud nyata komitmen negara dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak di daerah.
Mahmud menilai, banyak proyek pemerintah yang berjalan tanpa pengawasan optimal, sehingga rawan terjadi penyimpangan anggaran atau penurunan kualitas hasil pekerjaan.
Oleh karena itu, LHI berkomitmen untuk terus melakukan investigasi, monitoring, dan pendampingan teknis guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Lembaga Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LHI) juga mendorong masyarakat agar ikut terlibat dalam mengawasi setiap proyek pembangunan di daerah.
Mahmud menyebut, pengawasan publik menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa proyek pemerintah adalah milik rakyat. Maka rakyat juga punya hak dan tanggung jawab untuk mengawalnya,” ujarnya.
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Soppeng sendiri nantinya akan menjadi pusat layanan terpadu dalam penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, serta menjadi sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan di daerah.
Dengan pembangunan yang tengah berlangsung, diharapkan kantor ini mampu menjadi fasilitas yang representatif, aman, dan ramah layanan publik.
Di akhir kunjungan, Mahmud menegaskan bahwa Tim Investigasi dan Monitoring LHI akan terus mengawal setiap tahap pembangunan hingga proyek ini rampung.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan lembaga pengawas dapat menciptakan hasil kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Kami tidak hanya datang untuk memeriksa, tapi juga memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Mahmud Cambang.
(Red/Her)
