Medan, Kabartujuhsatu.news, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara mendesak seluruh kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga Gubernur Sumut, untuk segera mengajukan penetapan Darurat Bencana Nasional.
Desakan ini disampaikan menyusul semakin meluasnya bencana banjir dan longsor di berbagai wilayah yang dinilai sudah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.
Ketua DPD KNPI Sumut, Aldi Syahputra Siregar, menegaskan bahwa kondisi bencana yang terjadi saat ini tidak lagi dapat ditangani secara optimal oleh pemerintah daerah karena keterbatasan logistik, personel, serta sarana pendukung.
“Ini bukan soal kemampuan daerah, tetapi soal keselamatan rakyat. Ketika kapasitas daerah sudah terlampaui, maka pengajuan Darurat Bencana Nasional adalah langkah yang paling cepat dan tepat,” ujar Aldi. Minggu (30/11/2025).
Di Kota Medan, banjir di sejumlah kawasan seperti Marelan, Labuhan, dan Belawan masih belum tertangani secara maksimal.
Banyak permukiman padat penduduk masih tergenang, sementara warga di daerah yang sulit dijangkau melaporkan distribusi bantuan yang lambat dan tidak merata.
Situasi serupa terjadi di Kabupaten Langkat. Banjir yang telah berlangsung lebih dari lima hari merendam sejumlah desa dan memutus akses logistik.
Akibatnya, warga mulai mengalami kekurangan makanan dan air bersih. Mereka berharap pemerintah sigap membuka jalur bantuan agar kebutuhan dasar dapat segera terpenuhi.
Di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, banjir dan longsor merusak infrastruktur jalan, mengisolasi banyak desa, dan menghambat distribusi bantuan.
Sejumlah wilayah bahkan dilaporkan belum tersentuh bantuan sama sekali, sehingga warga harus berjalan jauh untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Cuaca yang terus berubah memperburuk kondisi tersebut.
Sementara itu, Kabupaten Deli Serdang juga menghadapi dampak besar, terutama di Kecamatan Percut Sei Tuan, Namorambe, dan Lubuk Pakam.
Ribuan warga terpaksa mengungsi akibat rumah yang terendam air. Banyak pengungsi masih menunggu bantuan berupa makanan, selimut, serta layanan kesehatan darurat.
Di Serdang Bedagai, banjir merusak sejumlah infrastruktur jalan dan mengganggu aktivitas transportasi antar Desa.
Sejumlah lahan pertanian juga dilaporkan gagal panen. Warga menilai kerusakan tersebut membutuhkan penanganan lintas instansi yang tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah daerah.
Aldi memaparkan sedikitnya lima alasan perlunya penetapan Darurat Bencana Nasional, mulai dari keterbatasan logistik daerah, kebutuhan percepatan bantuan dari BNPB, TNI–Polri, hingga Basarnas, kemudahan mobilisasi alat berat, serta mekanisme pembiayaan yang lebih efektif tanpa membebani APBD.
Menurutnya, penanganan bencana lintas wilayah hanya dapat berjalan optimal bila pemerintah pusat turun langsung.
Ia menegaskan bahwa dorongan tersebut bukan untuk menyalahkan pemerintah daerah.
“Mengusulkan Darurat Bencana Nasional bukan berarti pemda gagal. Justru ini langkah berani kepala daerah untuk mengutamakan rakyat di atas ego politik dan birokrasi,” kata Aldi.
KNPI Sumut menyatakan kesiapannya mengerahkan relawan ke berbagai lokasi terdampak untuk membantu dapur umum, pendistribusian logistik, dan memperkuat komunikasi kebencanaan.
Aldi menegaskan pentingnya langkah cepat dan koordinasi terpadu.
“Saat ini kita harus bergerak bersama. Pemerintah daerah jangan ragu meminta bantuan pusat. Jangan tunggu korban bertambah,” tutupnya.
(Magrifatulloh)
