Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi ratusan guru asal Kabupaten Soppeng yang digelar di Kota Makassar pada 26 hingga 28 Oktober 2025 menuai sorotan publik.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Dalton Makassar itu disebut menelan anggaran miliaran rupiah dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Sorotan tersebut muncul karena kegiatan yang diikuti ratusan guru itu tidak dilaksanakan di wilayah Kabupaten Soppeng, melainkan di luar daerah.
Padahal, menurut sejumlah pihak, pelaksanaan kegiatan di daerah sendiri dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil di sekitar lokasi kegiatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap peserta dikenakan biaya sebesar Rp4.500.000 per orang, yang seluruhnya dibiayai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Selain itu, biaya transportasi sebesar Rp850.000 per guru dibebankan kepada masing-masing sekolah peserta.
Dengan total peserta mencapai 292 sekolah, yang terdiri atas 38 SMP dan 254 SD, nilai kegiatan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,3 miliar, belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi tambahan.
Angka fantastis ini kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi penggunaan dana serta efisiensi kegiatan yang dilaksanakan di luar kabupaten.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, Andi Sumangerukka, memberikan klarifikasi.
Ia menegaskan bahwa kegiatan Bimtek tersebut memang telah dianggarkan melalui APBD tahun 2025 dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
“Kegiatan peningkatan kapasitas bagi guru ini sangat dibutuhkan dan sudah dianggarkan dalam APBD. Ini juga sejalan dengan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penguatan kompetensi guru,” jelas Andi Sumangerukka saat ditemui di kantornya.
Andi Sumangerukka menambahkan bahwa jumlah peserta dalam kegiatan tersebut lebih terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya mencapai ribuan peserta, kali ini hanya sekitar 300 guru yang ikut serta.
“Peserta yang mengikuti Bimtek ini nantinya akan menjadi perpanjangan tangan dalam mentransfer ilmu dan materi kepada rekan-rekan guru lainnya di sekolah masing-masing,” ujarnya dihadapan wartawan.
Terkait penggunaan dana BOS, Kadis Pendidikan yang akrab disapa Andi Ukka ini menegaskan bahwa dana tersebut hanya digunakan sebagian kecil untuk biaya transportasi peserta dan tidak termasuk dalam dana kontribusi kegiatan.
“Dana BOS hanya membantu sebagian biaya transportasi. Itu pun tidak dikelola oleh pihak ketiga, karena kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa biaya transportasi sebesar Rp850.000 per peserta merupakan dana operasional masing-masing sekolah dan digunakan langsung oleh guru yang bersangkutan, bukan disalurkan kepada pihak ketiga.
“Jadi dana transportasi itu bukan untuk panitia atau pihak luar, tetapi untuk kebutuhan peserta sendiri selama kegiatan berlangsung,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan langsung Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan Bimtek ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kegiatan berjalan transparan dan efisien.
“Kalau di daerah lain, biasanya kegiatan seperti ini melibatkan sepenuhnya pihak ketiga dan seluruh pembiayaan berasal dari dana BOS.
"Di Soppeng, kami langsung yang mengundang dan mengelola kegiatan, sementara biaya transportasi dibebankan pada anggaran operasional sekolah masing-masing,” jelasnya.
Kegiatan Bimtek tersebut, lanjut Andi Ukka, diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik di Kabupaten Soppeng agar lebih adaptif terhadap perkembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran.
Sementara itu, Sekdis Pendidikan kabupaten Soppeng Dr Nur Alim mengatakan bahwa,
"Pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi pelaksanaan Bimtek didasarkan pada pertimbangan strategis, antara lain ketersediaan fasilitas penunjang seperti ruang pertemuan berkapasitas besar, jaringan internet yang stabil, serta aksesibilitas tinggi bagi pemateri dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sulawesi Selatan, dan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Sulawesi Selatan.
Selain itu, pelaksanaan di luar Kabupaten Soppeng diharapkan dapat memberikan konsentrasi penuh bagi peserta selama kegiatan berlangsung tanpa terganggu oleh rutinitas operasional di sekolah.
Meski demikian, berbagai kalangan masyarakat tetap berharap agar kegiatan serupa ke depan dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Soppeng, sehingga manfaat ekonomi dari kegiatan pemerintah dapat lebih dirasakan oleh masyarakat lokal.
(Red)
